Program KURMA Jadi Komoditas Politik Caleg Tertentu, Anggota Komisi III Ingatkan Soal Konswekensi Hukum -

Read Time:1 Minute, 36 Second

SIDOARJO (liputansidoarjo.com)– Dugaan pemanfaatan program Kartu Usaha Perempuan Mandiri (Kurma) sebagai komoditas politik yang ditunjang ketidaknetralan ASN di lingkungan Pemkab Sidoarjo jelang Pemilu 2024, mendapat sorotan dari H.Rahmat Muhajirin SH anggota komisi III DPR RI.

Bahkan Rahmat Muhajirin mengaku mendapatkan banyak laporan dari masyarakat terkait hal ini.

“Sudah banyak pengaduan masyarakat yang disampaikan pada saya terkait fenomena ini. Dan itu tidak hanya hari ini saja, tapi sudah jauh-jauh hari. Dan menurut saya, masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja,” tandas Rahmat Muhajirin.

Rahmat mengatakan seharusnya Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor segera mengambil sikap tegas sebelum masalah ini menjadi bola liar yang terus menggelinding.

“Jangan sampai program Kurma ini bergulir ke ranah hukum karena yang dibagi-bagikan ke kelompok-kelompok UMKM itu adalah uang negara yang harus dipertanggungjawabkan,” ujar Dewan Pembina DPC Partai Gerindra Sidoarjo itu.

Apalagi jelas-jelas sudah ada bukti petunjuk berupa foto surat pakta integritas dari kelompok pemohon Kurma yang ‘dimakelari’ bacaleg dari partai politik penguasa di Kabupaten Sidoarjo.

Selain itu juga foto sang kontestan Pemilu dengan pendukungnya yang diikuti mantan Camat Taman, Mukhamad Mahmud, yang kini sudah naik pangkat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

“Ini sudah tidak sembunyi-sembunyi lagi, tapi sudah sangat vulgar. Bahaya itu, karena bisa saja kasus ini mengarah ke upaya penyalahgunaan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain. Karena itu Bupati jangan diam saja apalagi sampai salah langkah,” ucapnya tegas.

Menurutnya, sangat disayangkan jika bupati Sidoarjo yang ketiga di masa reformasi ini sampai tersandung kasus hukum karena masalah ini.

“Beliau masih muda, karier politiknya masih panjang. Dan masyarakat Sidoarjo masih punya harapan akan kemampuannya dalam memimpin kabupaten ini,” tambah Rahmat.

Karena itu ia berharap persoalan ini bisa segera ditangani dengan bijak agar tidak berlarut-larut sehingga bisa memberikan rasa keadilan yang sama bagi semua warga kota delta, baik itu dari sisi pelaku UMKM maupun para politisi yang berkontestasi di pesta demokrasi yang akan digelar Pebruari 2024 mendatang.(Abidin)