
Kades Suko Akhirnya Jadi Tersangka PTSL
SIDOARJO (liputansidoarjo.com)- Rochyani Kepala Desa (Kades) Suko, Kecamatan Sukodono, resmi ditetapkan tersangka oleh penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo.

Kades Rochyani, ditetapkan tersangka sejak tanggal 13 Januari 2022.
Dalam keterangan resminya, Kepala Seksi Intelijen Aditya Rakatama, SH. MH menyatakan, penetapan tersangka atas Rochyani karena memenuhi unsur melawan hukum, melakukan penyalahgunaan kekuasaan dalam pelaksanaan program pemerintah yaitu Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap (PTSL) tahun 2021.
“Pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Sidoarjo telah melakukan pemanggilan terhadap tersangka RHY selaku Kepala Desa Suko Kecamatan Sukodono terkait dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan kekuasaan dalam program PTSL namun yang bersangkutan tidak hadir,” Ujar Kasi Intelijen, Kejari Sidoarjo.
Bahwa pemanggilan tersangka Rochyani berdasarkan Surat Perintah Penyidikan serta penetapan tersangka dari Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Sidoarjo pada tanggal 13 Januari 2022 dan surat panggilan kepada tersangka telah disampaikan kepada tersangka RHY pada tanggal 18 Januari 2022.
“Karena pada hari ini tersangka tidak hadir tanpa alasan yang jelas sehingga Tim Jaksa Penyidik akan melakukan pemanggilan kedua kepada tersangka RHY untuk tanggal 31 Januari 2022,” Tegas Kasi Intelijen kepada awak media.
Tim Jaksa Penyidik juga telah melakukan penyitaan uang sebesar Rp. 149.800.000,- (seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), serta sejumlah dokumen yang diduga terkait dengan hasil penyalahgunaan kekuasaannya dalam pelaksanaan PTSL di Desa Suko Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo tahun 2021.
Akibat perubatanya Rochyani telah melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000, dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- atau Pasal 11 UU RI Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ancaman pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- paling banyak Rp. 250.000.000. (Abidin)
Average Rating