Bupati Sidoarjo Minta Pengolahan Sampah Dibenahi -

Read Time:5 Minute, 0 Second

SIDOARJO (liputansidoarjo.com)-
Sampah yang masih menjadi persoalan klasik di Kabupaten Sidoarjo, mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Pasalnya, penanganan sampah di Kabupaten Sidoarjo ini, tidak dapat dibebankan hanya kepada satu instansi, melainkan menjadi tanggung jawab bersama dari tingkat pemerintah hingga masyarakat.

Seperti yang disampaikan Bupati Sidoarjo H.Subandi, yang secara masif terus mengingatkan pentingnya peran serta masyarakat Sidoarjo, dalam menangani masalah sampah.

“Penanganan sampah ini bukan hanya tugas satu instansi, tetapi tanggung jawab bersama seluruh elemen, mulai dari pemerintah hingga masyarakat,” kata Subandi.

Menurutnya, dalam upaya tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo juga mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Terpadu-Reduce, Reuse, Recycle (TPS-3R) yang selama ini dinilai belum berjalan maksimal di sejumlah wilayah.

Subandi menyatakan, ia telah menginstruksikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan pendampingan intensif serta pemetaan terhadap berbagai kendala, baik dari sisi manajemen, lokasi, maupun faktor lainnya.

Selain itu, menurutnya pemerintah daerah berkomitmen melakukan evaluasi rutin setiap bulan bahkan pemantauan harian, guna memastikan setiap permasalahan di lapangan segera mendapatkan solusi.

Dikatakannya, Sebagai langkah penegakan tata tertib pengelolaan sampah, Pemkab Sidoarjo juga berencana menggandeng aparat kepolisian untuk memberikan efek jera kepada pelanggar yang masih membuang sampah sembarangan.

“Keberhasilan penanganan sampah sangat bergantung pada sinergi semua pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga masyarakat di tingkat RT/RW, karena persoalan ini hanya bisa diselesaikan bersama,” ujar Subandi.

Agar masalah sampah ini benar benar menjadi perhatian semua pihak, Bupati Sidoarjo Subandi memastikan bakal menindak tegas pelanggar aturan pengelolaan sampah.

Hal itu disampaikan Subandi usai melakukan pendampingan sejumlah desa antara lain Desa Kepadangan dan Desa Kebaron, Kecamatan Tulangan, serta Desa Ketegan, Kecamatan Tanggulangin.

“Penanganan sampah bukan hanya tugas satu instansi, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat dan stakeholder,” ujar Subandi.

Bupati juga menyoroti optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPS3R) yang belum berjalan maksimal di sejumlah desa.

Menurutnya, TPS3R yang tidak berfungsi harus segera dikawal dan dipetakan permasalahannya.

“Akan dilakukan pemetaan terhadap berbagai persoalan yang ada, baik dari sisi pengelolaan, lokasi, maupun faktor lainnya,” bebernya.

Subandi memastikan, Pemkab Sidoarjo akan melakukan evaluasi rutin setiap bulan bahkan pemantauan harian agar persoalan di lapangan cepat tertangani.

“Kami berkomitmen melakukan evaluasi rutin setiap bulan, bahkan pemantauan harian, untuk memastikan setiap kendala di lapangan segera mendapat solusi,” katanya.

Ia juga mengingatkan pentingnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah. Pasalnya, masih banyak ditemukan pembuangan sampah sembarangan.

“Kenyataan di lapangan menunjukkan masih banyak warga yang membuang sampah sembarangan, bahkan berasal dari luar wilayah desa,” ungkapnya.

Sebagai langkah tegas, Pemkab Sidoarjo berencana menggandeng kepolisian untuk menindak pelanggaran aturan pengelolaan sampah.

“Apabila sudah diberikan peringatan namun masih terjadi pelanggaran, maka kami akan melibatkan kepolisian untuk menindaklanjuti sebagai bagian dari upaya agar penanganan sampah dapat berjalan secara efektif,” tegasnya.

Subandi turut menekankan pentingnya sinergi seluruh pihak dalam mengatasi persoalan sampah.

“Sampah merupakan tanggung jawab bersama, mulai dari Bupati, DLHK, camat, kepala desa, hingga tingkat RT/RW. Saat ini semua pihak sedang berupaya serius atau ‘berperang’ melawan sampah, yang hanya dapat diselesaikan apabila seluruh stakeholder turut berperan,” pungkasnya.

“Pelanggar Sampah di Sidoarjo Siap-siap, Bupati Subandi Bakal Tindak Tegas” selengkapnya .

Bupati Sidak TPST

Sementara itu, untuk memastikan pengolahan sampah di TPST berjalan baik, Subandi juga melakukan sidak di beberapa lokasi TPST.

Adapun lokasi yang disidak meliputi TPS Desa Penatarsewu, Kecamatan Tanggulangin, serta TPS Desa Terung Kulon, Kecamatan Krian.

Saat meninjau TPS Desa Penatarsewu, Subandi menemukan bahwa pengelolaan sampah belum berjalan sesuai regulasi dan cenderung stagnan sejak 2013.

Kondisi tersebut dinilai perlu segera dibenahi melalui kolaborasi lintas pihak.

“Kita melihat pengelolaan sampah di sini masih belum tertata dengan baik. Mudah-mudahan setelah ini kita bisa menemukan solusi bersama,” ujar Subandi.

Ia juga menyoroti penerapan retribusi sampah yang belum sesuai aturan. Ketidaksesuaian tersebut berpotensi menimbulkan persoalan baru dalam tata kelola persampahan jika tidak segera diperbaiki.

Menurutnya, pengelolaan sampah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, melainkan melibatkan pemerintah desa, pengelola TPS, hingga masyarakat.

“Pengelolaan TPS ini adalah tanggung jawab bersama. Setelah ada kesepakatan, kita akan lakukan pembenahan secara menyeluruh,” tegasnya.

Untuk mendukung perbaikan tersebut, Pemkab Sidoarjo akan mengalokasikan dukungan anggaran serta memperbaiki akses menuju lokasi TPS guna meningkatkan efektivitas operasional pengangkutan sampah.

Lebih lanjut, Subandi mengungkapkan bahwa pihaknya tengah melakukan pemetaan terhadap seluruh TPS di wilayah Sidoarjo sebagai dasar penyusunan perencanaan yang lebih matang dan berkelanjutan.

“Melalui pemetaan ini, kita ingin menyusun perencanaan, termasuk penganggaran setiap tahunnya, sehingga permasalahan sampah bisa diselesaikan secara bertahap,” jelasnya.

Sementara itu, dalam sidak terpisah di TPS Desa Terung Kulon, Subandi menemukan kondisi TPS yang tidak berfungsi optimal dan hanya menjadi tempat pembuangan akhir. Hal ini dinilai berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan, hingga risiko kebakaran, terutama saat musim kemarau.

“Jika dibiarkan, ini bisa menimbulkan polusi udara, bau tidak sedap, dan mengganggu lingkungan sekitar, apalagi lokasinya berada di kawasan padat penduduk dan dekat dengan aktivitas pendidikan,” ungkapnya.

Dari hasil dialog dengan perangkat desa dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), diketahui bahwa pengelolaan TPS Terung Kulon dalam kondisi vakum serta belum memiliki Kelompok Swadaya Masyarakat Pengelola Sampah (KSP).

Menindaklanjuti hal tersebut, Subandi langsung menginstruksikan pembentukan KSP sebagai langkah awal pembenahan sistem.

“KSP harus segera dibentuk. Setelah itu kita tata sistem pengelolaannya, mulai dari pengangkutan, pemilahan, hingga pengolahan sampah,” tegasnya.

Ia juga meminta pemerintah desa segera berkoordinasi dengan DLHK untuk mencari lokasi alternatif di Tanah Kas Desa (TKD) yang lebih representatif sebagai lokasi TPS baru, sehingga tidak mengganggu permukiman warga.

Sebagai langkah cepat, Subandi memerintahkan dilakukannya pembersihan (clean up) di lokasi TPS.

Setelah KSP terbentuk, akan dilanjutkan dengan perencanaan menyeluruh, mencakup kebutuhan lahan, kapasitas pengolahan, hingga estimasi anggaran pembangunan.

Selain itu, ia juga menyoroti masih maraknya praktik pembuangan dan pembakaran sampah liar di tengah permukiman warga yang berpotensi mencemari lingkungan serta membahayakan kesehatan.

Pemerintah daerah pun akan mengevaluasi kemungkinan relokasi TPS yang berada di kawasan padat penduduk, sekaligus memastikan pengelolaan sampah berjalan sesuai standar lingkungan.

“Kalau ini dibiarkan, tentu akan berdampak pada kesehatan masyarakat. Ini yang tidak boleh terjadi,” pungkasnya.

Melalui langkah-langkah strategis tersebut, Pemkab Sidoarjo berharap dapat mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi, efektif, dan berkelanjutan demi menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat.(ADV/Abidin)