SiLPA 2025 Tembus Angka Rp 667 Miliar, Ketua Komisi B : Evaluasi OPD Terkait ! -

Read Time:2 Minute, 6 Second

SIDOARJO (liputansidoarjo.com)-
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Kabupaten Sidoarjo pada penutupan tahun per tanggal 31 Des 2025, mendapat sorotan dari ketua komisi B DPRD Sidoarjo Bambang Pujianto S.Sos, M.Si.

Pasalnya , Silpa pada tahun 2025, mencapai angka Rp 667 Miliar lebih.

Angka ini, mengalami kenaikan dari angka Silpa tahun 2024, yang waktu itu dipenutupan akhir tahun, Silpa mencapai Rp 642 Miliar lebih.

“Angka pastinya memang masih menunggu hasil audit dari BPK. Namun yang jelas dari perhitungan kami Silpa ditahun 2025 ini angkanya masih lumayan tinggi diatas setengah triliun lebih,” ujar Bambang Pujianto, Kamsi (1/1/2026).

Masih menurut politisi Partai Gerindra ini, ada beberapa sumber Silpa yang menjadi akumulasi dari Rp 667 miliar itu.

Diantarnya dari efisiensi program kegiatan OPD, lampauan nilai Pendapatan, serta banyaknya anggaran dari OPD yang tidak terserap.

Karenanya, pihaknya mendorong ada evaluasi terhadap OPD yang terbukti tidak bisa melakukan penyerapan anggaran secara tepat dan maksimal.

“OPD yang diberikan anggaran tapi tidak bisa melakukan penyerapan secara maksimal, harus dievaluasi dan perlu direposisi,” tegas Bambang Pujianto.

Sebelumnya, sempat muncul Proyeksi Silpa yang diperkirakan menembus angka yang tidak lazim, yakni antara Rp 1,267 triliun hingga Rp 1,445 triliun.

Estimasi tersebut muncul berdasarkan data realisasi Perubahan APBD (P-APBD) per 31 Oktober 2025 dari DJPK Kementerian Keuangan.
‎
‎Pendapatan daerah tercatat telah mencapai 100 persen dari pagu Rp 5,448 triliun, namun realisasi belanja daerah baru 61,16 persen dari total pagu Rp 6,066 triliun.

Kondisi itu memicu lonjakan SiLPA yang dinilai tidak wajar untuk daerah sebesar Sidoarjo.
‎
‎Pemerhati anggaran daerah Badrus Zaman menyebut proyeksi SiLPA tersebut sebagai sinyal serius adanya ketidakefektifan tata kelola fiskal. Menurutnya, sekalipun terjadi percepatan belanja pada November–Desember, capaian maksimal hanya akan menyentuh 76–79 persen.
‎
‎“Artinya, tetap ada lebih dari 20 persen anggaran yang tidak terserap. Potensi belanja sebesar Rp 1,2 triliun hingga Rp 1,4 triliun itu gagal direalisasikan. Ini bukan sekadar angka, tapi kegagalan menghadirkan pelayanan publik,” ujar Badrus kepada wartawan, Jumat (21/11/2025) lalu.
‎
‎Ia menegaskan, tingginya SiLPA bukan pertanda kehati-hatian pemerintah, melainkan bukti ketidakmampuan perangkat daerah mengeksekusi program prioritas.
‎
‎“Triliunan rupiah itu tidak berputar di masyarakat. Opportunity cost-nya sangat besar: pembangunan infrastruktur tertunda, pengadaan layanan publik tersendat, dan ekonomi lokal kehilangan momentum,” tambahnya.
‎
‎Badrus mendesak agar Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melakukan reformulasi perencanaan anggaran agar lebih realistis serta mempercepat belanja produktif pada tahun berikutnya.
‎
‎“Kalau pola ini dibiarkan, SiLPA tinggi akan terus berulang setiap tahun. APBD akhirnya hanya jadi dokumen formal tanpa manfaat nyata bagi warga,” tegasnya. (Abidin)