ATS Masih Tinggi, Dewan Minta Pemkab Lebih Serius Bekerja -

Read Time:1 Minute, 57 Second

SIDOARJO (liputansidoarjo.com)- DPRD Kabupaten Sidoarjo menggelar sidang paripurna penyampaian rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sidoarjo, Tahun Anggaran 2025 , Kamis (16/4/2026) siang.

Sebanyak 29 rekomendasi disampaikan pihak legislatif dalam sidang paripurna tersebut.

Sidang paripurna dipimpin Ketua DPRD H. Abdillah Nasih didampingi tiga Wakil Ketua H. Suyarno, H. Kayan dan H. Warih Andono, serta dihadiri Bupati H. Subandi, dimulai pukul 14.00, berlangsung lancar.

Hadir pejabat OPD jajaran Pemkab Sidoarjo dan unsur Forkompinda Sidoarjo.

Melalui juru bicaranya, H. M. Rojik menyampaikan rekomendasi yang ditujukan kepada eksekutif sebagai perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan ke depan.

Diantaranya meliputi perbaikan perencanaan pembangunan, perbaikan anggaran, perbaikan peraturan daerah dan perbaikan penyempurnaan kebijakan strategis kepala daerah.

“Penyusunan rekomendasi ini sebagai wujud nyata dan komitmen DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan optimal guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel serta berorientasi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Cak Rojik, sapaan politikus PKB selanjutnya membeberkan 29 rekomendasi menyangkut pelaksanaan program pembangunan berbagai aspek maupun pelayanan publik.

Termasuk urusan pendidikan dan kesehatan menjadi titik penekanan yang harus menjadi perhatian serius Pemkab Sidoarjo.

Salah satunya masih tingginya angka anak tidak sekolah (ATS) yang merupakan permasalahan serius.

Pihak DPRD mendesak OPD terkait mengambil langkah kongkret, terukur dan berkelanjutan dalam menekan angka ATS.

“Ini bisa dilakukan melalui penguatan program penjangkauan, pencegahan putus sekolah serta perluasan akses layanan pendidikan inklusif dan merata,” ujarnya.

Selain itu, pentingnya diperkuat program beasiswa,–termasuk 10.000 beasiswa kuliah, kemitraan dengan perguruan tinggi dan dunia usaha. Juga program afirmasi untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi.

Diakui, capaian indeks infrastruktur pendidikan dalam LKPJ ditargetkan sebesar Rp 90,67 persen, dan tealissasi 96.37 persen.

Namun itu belum mencerminkan kondisi faktual di lapangan,–mengingat masih terdapat kerusakan infrastruktur pendidikan yang siginifikan.
Di antaranya, masih ada 434 ruang kelas SDN dan 170 ruang kelas SMPN dalam kondisi rusak.

Sehingga DPRD meminta OPD terkait lebih serius menangani serta memprioritaskan perbaikan infrastruktur pendidikan yang mengalami kerusakan tersebut.

Sementara dari aspek kesehatan yang juga menjadi sorotan DPRD adalah pembangunan dua Pukesmas, yang diminta direalisasi pada 2026.

Selain itu, meminta eksekutif lebih serius menyelesaikan pembangunan Rumah Sakit (RS) yang sempat tertunda.

RS semestinya selasai dibangun pada 2026, namun karena terkendala pelaksanaan di lapangan, sehingga gagal diselesaikan tepat waktu.

“Kami minta dengan tegas RS Sedati harus selesai tahun ini, dan mulai bisa dioperasional 2027. OPD terkait harus memastikan kesiapan sumber daya manusianya,” tegas Cak Rojik. (Abidin)