DPC PPP Sidoarjo Tegak Lurus Jalankan Hasil Rakornas III DPP PPP -

Read Time:1 Minute, 48 Second

SIDOARJO (liputansidoarjo.com)-
Bagi jajaran DPC PPP Kabupaten Sidoarjo, konsolidasi organisasi merupakan hal penting untuk menjaga soliditas kader serta memastikan roda kepartaian tetap berjalan stabil.

Hal ini disampaikan H. Sholikan Arief ketua DPC PPP Kabupaten Sidoarjo, Selasa (3/11/2026)

Abah Sholikan berharap, penataan kepengurusan di tingkat pusat diharapkan mampu memperkuat koordinasi antara DPP, DPW, hingga DPC.

Selain itu, konsolidasi dinilai penting dalam menghadapi agenda politik mendatang, termasuk persiapan verifikasi partai politik dan Pemilu 2029.

“Dengan struktur organisasi yang jelas dan terkoordinasi, kami di pengurus Kabupaten dapat lebih fokus memperkuat mesin partai dan membangun komunikasi dengan masyarakat calon pemilih,” tutup Abah Sholikan.

Sementara itu DPC PPP Kabupaten Sidoarjo juga siap menjalan hasil Keputusan Rakornas III DPP PPP.

Dalam keputusan Rakornas III, DPP PPP menetapkan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat kelembagaan dan mesin partai, mulai dari tingkat pusat hingga wilayah dan cabang.

Salah satunya pembentukan badan dan lembaga strategis, seperti Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu), Badan IT dan Database (BIDDATA), Badan Pendidikan dan Pelatihan Politik (Badiklatpol), Badan Aset dan Administrasi (BADMIN), Badan Strategi Partai (BASTRA), serta Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum (LKBH).

Rakornas juga mengamanatkan penguatan struktur organisasi melalui pembentukan Wanita Persatuan Pembangunan (WPP) dan P3Muda yang menyasar kalangan generasi Z dan milenial.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi PPP untuk memperluas basis kader, mendorong regenerasi kepemimpinan, sekaligus menghadirkan wajah partai yang lebih dekat dengan generasi muda.

Selain penguatan organisasi, DPP PPP juga menetapkan pembentukan Tabungan Partai Politik sebagai upaya membangun kemandirian dan memperkuat pembiayaan partai secara kelembagaan.

Dalam keputusan tersebut, anggota DPRD kabupaten/kota diwajibkan menabung sebesar Rp1 juta, sedangkan anggota DPRD provinsi sebesar Rp2 juta. Dana yang terkumpul akan dimanfaatkan untuk kepentingan dana saksi pada Pemilu 2029.

Bagi PPP Sidoarjo, keputusan tersebut menjadi acuan untuk memperkuat kerja organisasi, meningkatkan kedisiplinan kader, serta membangun kesiapan politik secara terencana.

Abah Sholikan berharap seluruh jajaran partai dapat menerjemahkan keputusan Rakornas III ke dalam kerja nyata, sehingga konsolidasi tidak hanya berjalan di tingkat kepengurusan, tetapi juga dirasakan melalui kehadiran partai di tengah masyarakat.

Dengan semangat pembenahan dan kebersamaan, PPP Sidoarjo menyatakan siap mendukung langkah strategis DPP PPP dalam membangun partai yang lebih solid, mandiri, dan kompetitif menghadapi Pemilu 2029. (Abidin)