Tegas, Mayoritas Fraksi DPRD Sidoarjo Minta Bupati Subandi Klarifikasi Dan Minta Maaf! -

Read Time:1 Minute, 55 Second

SIDOARJO (liputansidoarjo.com)- Fraksi Gerindra DPRD Sidoarjo secara tegas meminta kepada Bupati Sidoarjo H.Subandi, untuk meminta maaf secara terbuka baik melalui rapat paripurna di depan anggota dewan, maupun melalui media cetak dan online, atas ucapan yang dirasa mendiskreditkan lembaga dewan.

Permintaan ini disampaikan fraksi Gerindra melalui Pratama Yudhiarto SH, juru bicaranya fraksi dalam rapat paripurna Pandangan Umum Fraksi Fraksi terhadap Raperda Pertanggung Jawaban pelaksanaan APBD 2024, Selasa (10/6/2025).

“Respon fraksi Gerindra atas pernyataan sikap bupati yang menyebutkan “Pokir tidak sesuai dengan visi misi bupati bisa mengarah korupsi, kene seng golek duit DPRD seng menghamburkan uang.
Fraksi Gerindra menikai bahwa Kepala daerah dan DPRD dipilih secara langsung oleh rakyat, sehingga sejajar dan mitra kerja dalam fungsi yang berbeda.
Karenanya Sikap politik sesuai dengan tatib 2024, dan mengembalikan Marwah dewan, dimohon kepada saudara bupati untuk minta maaf secara langsung maupun melalui media cetak dan elektronik,” ujar Pratama.

Tuntutan serupa juga dilontarkan Fraksi PKB DPRD Sidoarjo, yang meminta bupati Subandi untuk klarifikasi atas pernyataannya.

M.Rojik juru bicara FPKB dalam penyampaiannya menyatakan bahwa lontaran bupati yang menyebutkan DPRD menghamburkan uang sangat perlu untuk diklarifikasi.

Fraksi PDIP melalui Kusumo Adhi Nugraha juga cukup tegas, meminta bupati untuk menarik ucapan dan meminta maaf atas pernyataan memojokkan dewan yang sudah dilontarkan.

Fraksi Golkar tidak bersuara atas pernyataan bupati.

Fraksi PAN melalui Bangun Winarso selalu juru bicara, menyatakan bahwa eksekutif dan legislatif adalah sejajar, karenanya demi menegakkan Marwah DPRD, maka meminta bupati untuk menarik ucapan dan meminta maaf.

Fraksi PKS/PPP juga menyayangkan pernyataan bupati atas pokir dewan dan menghamburkan uang, sehingga PKS minta ada klarifikasi.

Fraksi Nasional Demokrat, merespon kegaduhan di ruang publik terkait pernyataan Bupati Subandi, juga meminta bupati untuk klarifikasi.

Seperti diketahui, hubungan antara Bupati dengan anggota dan pimpinan DPRD Sidoarjo sempat tegang. Ini menyusul, viralnya video berdurasi 22 detik yang memojokkan tugas dari 50 anggota dan pimpinan DPRD Sidoarjo pada 19 Maret 2025 lalu.

Dalam video pendek itu, Subandi mengatakan jika selama ini Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan kinerja anggota dan pimpinan DPRD Sidoarjo itu, hanya sebatas untuk menghambur – hamburkan uang.

Bahkan dalam video itu juga ada ajakan untuk menggeruduk kantor DPRD Sidoarjo yang seolah-olah membenarkan pernyataan singkat Bupati Sidoarjo dalam video itu.

Kondisi ini membuat sebagian anggota dan pimpinan DPRD Sidoarjo merasa disepelekan.(Abidin)