19 Calon Anggota Dewan Baru, Ikuti Pra Orientasi Sebagai Anggota DPRD Sidoarjo -

Read Time:1 Minute, 26 Second

SIDOARJO (liputansidoarjo.com)- Sekitar 19 calon anggota DPRD Sidoarjo, Rabu ( 22/5/2024), mengikuti pra orientasi sebagai calon anggota dewan.

Pelaksanaan pra orientasi ini, dibuka dan dipimpin langsung H.Usman M.Kes ketua DPRD Sidoarjo, yang didampingi M.Kayan sebagai wakil ketua dewan.

Dalam sambutannya, ketua dewan
menyatakan, tujuan dilaksanakannya kegiatan pra Orientasi ini, adalah membekali calon anggota dewan terpilih, terkait pengenalan tugas dan fungsi anggota DPRD sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan daerah.

“Selain itu, juga untuk meningkatkan kompetensi, profesionalitas dan integritas para anggota dewan,” ujar Usman.

Pada kesempatan ini, Ketua dewan juga berharap anggota baru nanti setelah dilantik dan bekerja, harus bisa mewarnai kondisi di dewan.

Baik itu masalah keaktifan bekerja, dan jika memungkinkan, menempati posisi sebagai anggota komisi, sesuai dengan latar belakang kemampuannya.

“Karena posisi di komisi ini, yang menentukan adalah fraksi masing-masing, sedangkan pimpinan dewan tidak berhak mempengaruhi,” ujar Usman.

Pada kesempatan ini, ketua dewan juga memaparkan proses penggaran yang disepakati bersama oleh eksekutif dan legislatif.

Mulai dari proses KUA PPS, PAPBD hingga menjadi PAPBD.

Sementara itu untuk lebih memperkuat pengetahun calon anggota dewan periode 2024-2029 ini, juga diberikan sosialisasi terkait pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Pembedahan PP yang disampaikan oleh dr.Moh Saleh SH.MH, tim ahli DPRD Pripinsi Jawa Timur ini, juga disampaikan pandangan terkait fungsi dewan yakni penganggaran, Pengawasan dan legislasi.

Pada forum diskusi yang dibuka disela-sela penjabaran PP 12/2018,
Ir Supriyono dari Gerindra, menyampaikan sorotan fungsi pengawasan, yang mestinya diperkuat selain fungsi penganggaran.

Juga ditanyakan terkait ada penggunaan
anggaran yang tidak masuk dalam pembahasan, apakah bisa diputuskan sendiri oleh eksekutif dengan penggeseran anggaran. (Abidin)