Dijadikan Komoditas Politik Bacaleg Tertentu, APPJ Demo Minta Program KURMA Dibatalkan -

Read Time:1 Minute, 43 Second

SIDOARJO (liputansidoarjo.com)-Pemanfaatan program Kartu Usaha Perempuan Mandiri (Kurma) yang diduga digunakan sebagai komoditas politik salah satu Bacaleg di Dapil Sidoarjo lima (Taman-Sukodono), menggugah Aliansi Peduli Pemilu Jurdil (APPJ) bersuara keras, bahkan melakukan aksi demo.

Aksi demo sekaligus “Wadul” yang digelar di DPRD Sidoarjo pada Selasa (10/10/2023) ini, diikuti puluhan orang yang diantaranya juga Caleg dari Dapil Sidoarjo 5.

Ditemui langsung Bambang Pujianto (Gerindra) ketua komisi B dan Sudjalil (PDIP) anggota komisi B DPRD Sidoarjo ini, rombongan aksi demo melakukan dialog di ruang lobi dewan.

Nanang Haromain salah satu kordinator aksi menyatakan, adanya pemanfaatan program Kurma yang notabene merupakan program daerah dengan anggaran daerah pula untuk kepentingan pribadi, secara tidak langsung sudah menciderai masyarakat Sidoarjo.

Apalagi karena hal itu, Aliansi juga
menangkap kegelisah dari caleg lain, yang merasa ada pembiaran dari pihak pemerintahan daerah.

“Hal ini sangat menciderai keadilan, karena program daerah digunakan untuk kepentingan pribadi Bacaleg demi meraih suara di pemilu 2024,” ujar Nanang.

Mantan komisoner KPU Sidoarjo ini juga menyatakan, pihaknya juga meminta kepada pihak dewan, untuk bisa melakukan fungsi pengawasan terhadap program Kurma ini.

“Apalagi di tahun politik ini, kita berharap fungsi pengawasan dewan diperkuat lagi untuk program-program daerah,” tutur Nanang lagi.

Bambang Pujianto ketua komisi B dalam diskusinya menyatakan siap menampung dan menindaklanjuti aduan dari masyarakat aliansi ini.

“Program Kurma ini program baik untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya perempuan. Namum program ini menjadi tidak baik, ketika dibiarkan menjadi komoditas politik salah satu Caleg,” ujar Bambang.

Senada dengan Bambang Pujianto, Sudjalil anggota komisi B dari FPDIP juga menyatakan kepentingan politik tidak boleh masuk bercampur dalam program daerah.

Bahkan karena potensi kerawanan ini, fraksinya dari awal sudah menolak program Kurma karena bisa menimbulkan gejolak.

“Aduan ini akan kita tindaklanjuti, dengan memanggil dinas terkait untuk klarifikasi. Secepatnya akan kita tindaklanjuti,” tutup Sudjalil.

Dalam aksi ini, APPJ juga menyatakan tuntutan agar program Kurma dibatalkan dengan batas waktu 1×24 jam.

“Hari ini sebagai langkah awal kita melakukan aksi keadilan, jika tidak ada tanggapan, maka kita akan kembali melakukan aksi dengan massa lebih banyak,” ujar Nadia salah satu peserta aksi. (Abidin)