Komisi D Sukses Jawab Persoalan Pendirian SMK Baru Di Sidoarjo Dengan Hearing Bersama -

Read Time:5 Minute, 3 Second

SIDOARJO (liputansidoarjo.com)-
Rencana pendirian SMKN di Prambon mendapat penolakan dari Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Swasta.

Untuk mengurai masalah ini, komisi D DPRD Sidoarjo menggelar hearing bersama stake holder terkait, baik dari Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Sidoarjo, Kadikkab, Perwakilan Cabang Pendidikan Propinsi Jatim, MKKS serta MWC dari Prambon dan sekitarnya.

Dalam hearing yang dipimpin H.Abdillah Nasih ketua komisi D DPRD Sidoarjo bersama Bangun winarso sekretaris komisi D, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Sidoarjo Dr Tirto Adi menjelaskan, rencana tersebut masih dalam tahap feasibility study (FS).

Prosesnya masih berjalan hingga akhir Agustus.

Menurut Tirto, pemerintah sangat berhati-hati dalam mendirikan sekolah. Baik eksekutif maupun legislatif.

Proses FS melibatkan perguruan tinggi. Hasilnya diharapkan kredibel dan bisa diuji publik.

Itu pun bisa didiskusikan secara intens. Agar lebih besar kemanfaatannya daripada kemudaratannya.

”Tentu ada juga istikharah dari para kiai,” ungkapnya.

Kepala Dikbud Sidoarjo ini menjelaskan rencana pendirian SMK Negeri di Prambon tersebut merupakan kehadiran pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan fasilitas pendidikan formal.

Dijelaskannya, dalam konteks ini yang menjadi leading sektornya adalah Dikbud Propinsi.

Sedangkan pihaknya sebatas mendukung saja.

“Kita siapkan tanahnya, sedangkan yang membangun gedung serta sarana dan prasarana pendukungnya adalah Dikbud provinsi,” jelas Tirto.

Tirto lalu menyebutkan jumlah lulusan MTs dan SMP di Kabupaten Sidoarjo. Jumlah lulusan SMP negeri maupun swasta mencapai 25.422 anak.

Lulusan MTs negeri/swasta 6.651 anak. Total jumlah lulusan SMP sederajat 32.073 anak.

Nah, di Kabupaten Sidoarjo, hanya ada 12 SMA negeri, 1 SMAN Olahraga, 5 SMK negeri, dan 1 MAN.

Semuanya hanya mampu menyerap 6.912 siswa. Yang belum terserap masih sangat besar.

”Sisanya masuk ke sekolah swasta,” katanya.

Jumlah SMA swasta 58 sekolah, SMK swasta 79, dan MA swasta 39. Jadi, sebenarnya, sangat banyak potensi yang bisa masuk ke sekolah swasta.

Dia berharap sekolah-sekolah swasta tidak meragukan komitmen dan keberpihakan pemerintah kepada sekolah swasta.

Mantan Kepala Dinas Sosial itupun mencontohan, untuk pembangunan SMK di Sedati, pihaknya menyiapkan lahan yang luasannya sekitar 2 hektar. Sedangkan lahan untuk SMK Prambon masih dalam proses pengadaan.

Terkait keluhan MKKS SMK Swasta tadi, Tirto menantang mereka untuk berani berkompetisi dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Selain itu MKKS juga tak perlu khawatir tidak kebagian siswa.

“Meskipun sekolahnya berhimpitan, tapi kalau punya ciri khas, punya keunggulan, sudah pasti siswa akan datang sendiri,” tuturnya.

Apa yang disampaikan Kadikkab ini, ternyata berbanding terbalik dengan Sekretaris Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK Swasta Sidoarjo, Indra Wahyu Suliswanto.

Menururnya, Hasil Feasibility Study (FS) yang dilakukan MKKS, menunjukkan Kabupaten Sidoarjo belum membutuhkan tambahan SMK Negeri. Apalagi saat ini masih banyak bangku kosong yang ada di SMK-SMK swasta.

Pernyataan tersebut disampaikan Sekretaris Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK Swasta Sidoarjo, Indra Wahyu Suliswanto yang ditemui usai mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi D di ruang rapat paripurna DPRD Sidoarjo, Rabu (26/07/2023).

Dalam forum tersebut rombongan pengurus MKKS SMK Swasta Sidoarjo dan juga Forum Silaturahmi (Forsil) MWCNU se-Sidoarjo sepakat menolak rencana pendirian SMK Negeri di wilayah Kecamatan Prambon serta Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di Kecamatan Tulangan.

“Kalau ada sekolah negeri yang dibangun, sudah bisa dipastikan sekolah swasta di sekitarnya tidak akan kebagian siswa,” tambahnya.

Meski begitu, Kepala SMK Krian 2 menampik tudingan yang menyebutkan penolakan ini dilakukan lantaran sekolah swasta takut bersaing akibat perbedaan kualitas dengan sekolah negeri.

“Bukan begitu. Buktinya jumlah murid yang masuk di sekolah kami sudah sesuai dengan kapasitas yang tersedia,” akunya.

Justru sebaliknya, tambah Indra, adalah tugas pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) baik di level propinsi maupun kabupaten, untuk memberikan pembinaan yang tepat pada pengelola sekolah-sekolah swasta agar mampu menghasilkan pendidikan yang berkualitas baik.

Sementara, Sekretaris Komisi D DPRD Sidoarjo, Bangun Winarso berharap keberadaan sekolah negeri baru ini tidak sampai membunuh eksistensi sekolah-sekolah swasta yang sudah lebih dulu berdiri.

Ia pun menyarankan agar lokasi SMK Negeri yang baru nanti tidak terlalu dekat dengan sekolah lain.

“Diskusi dan usulan seperti ini sangat penting. Tujuannya agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Karena baik sekolah negeri maupun swasta sama-sama punya tujuan yang mulia, yakni mencerdaskan anak bangsa,” pungkasnya.

Selain soal SMK Negeri di Prambon, forum tersebut juga membahas penolakan Forsil MWC NU se Sidoarjo terkait rencana pendirian MAN di Tulangan.

Namun tuntutan itu dimentahkan Kepala Kemenag Sidoarjo, Arwani.

“Tidak ada rencana pembangunan MAN di Tulangan. Memang ada pengajuan dari salah satu MA disana untuk dijadikan MAN. Namun setelah dilakukan kajian, hasilnya tidak memenuhi syarat,” ucapnya tegas.

Dari penyampaian ini, kekawatiran sekolah-sekolah swasta terjawab.

Langkah MWC NU menolak pendirian MAN di Tulangan ini, ternyata membuat Ketua PCNU Sidoarjo KH Zainal Abidin terkejut.

Pasalnya menurut pengakuan KH. Zainal Abidin, pihaknya tidak pernah ada koordinasi sama sekali dari forum tersebut.

“Mereka tidak pernah ada koordinasi. Idealnya jika terjadi keresahan di dalam wilayah MWCNU, silahkan MWCNU berkoordinasi dengan PCNU,” katanya saat ditemui di Kantor PCNU Sidoarjo.

Lebih lanjut kata pria yang pernah menjabat sebagai Ketua KPU Sidoarjo tersebut menyampaikan bahwa dengan adanya koordinasi tersebut, nanti PCNU Sidoarjo bersama dengan jajaran syuriah bisa berembuk mencari solusi terbaik dari permasalahan itu.

Ia menambahkan, jika jajaran syuriah sudah memerintahkan A, maka jajaran Tanfidziah harus menjalankan perintah tersebut. “Ini merupakan konsep berorganisasi di Nahdlatul Ulama”, cetusnya.

“Kalau berangkat sendiri-sendiri, itu sudah keluar garis-garis dan prinsip yang dimiliki NU,” terang Kiai Zainal.

Disebutkan Kiai Zainal, bahwa PCNU mempunyai keinginan yang kuat membantu percepatan pembangunan Pemkab Sidoarjo.

“Kalaupun nanti ada kebijakan pemerintah yang tidak se pemikiran dengan kita (NU). Tetap kita akan bermusyawarah, tanpa ada pengerahan massa,” ungkapnya.

Hingga kini, PCNU Sidoarjo saat ini masih mengumpulkan berbagai informasi yang valid terkait apa yang dilakukan Forsil MWCNU Sidoarjo.

“Akan kami dalami dulu informasi ini. Kalau sudah valid, nanti kita akan menuju langkah berikutnya,” pungkasnya.

Abdillah Nasih ketua komisi D DPRD Sidoarjo pun meminta perdebatan tentang rencana pendirian MAN baru itu disudahi.

Sebab, sudah jelas tidak ada kelanjutannya.

”Jadi, kita stop ya pembahasan soal itu,” ungkapnya diamini hadirin.

Setelah penjelasan panjang lebar itu, Abdillah Nasih menyatakan pembahasan akan dilanjutkan lagi pada Agustus mendatang.

Sambil menunggu hasil feasibility study tentang rencana pendirian SMK negeri tersebut. (Adv.Abidin)