Pembebasan Lahan Hampir Rampung, Pembangunan Fly over Gedangan Semakin Dekat -

Read Time:4 Minute, 4 Second

ADVETORIAL (liputansidoarjo.com)- Pembangunan Fly over Gedangan sebagai upaya mengurai kemacetan lalu lintas yang sudah terjadi puluhan tahun, sudah semakin dekat terealisasi.

Saat ini, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mempercepat proses pembebasan lahan untuk pembangunan Flyover Gedangan.

Selain membentuk tim khusus pengadaan tanah, anggaran Rp 400 miliar telah disiapkan untuk memastikan pembayaran ganti rugi kepada warga berjalan lancar.

Bupati Sidoarjo Subandi menyebut pemetaan terhadap 122 bidang tanah yang terdampak proyek tersebut telah usai.

Kini, pihaknya fokus menuntaskan administrasi pada 16 bidang tanah yang masih terkendala agar proses penilaian harga (appraisal) dapat segera dimulai.

“Kami bergerak cepat. Pengumpulan dokumen lahan hingga pengukuran terus berjalan secara paralel. Kami menargetkan proses appraisal sudah bisa dimulai pada Agustus nanti,” ujar Subandi, Jumat

Untuk mendukung percepatan itu, Pemkab Sidoarjo mengalokasikan anggaran sebesar Rp 200 miliar dari APBD 2026.

Tambahan Rp 200 miliar juga telah disiapkan dalam APBD 2027 sehingga total dana yang disiapkan untuk pembayaran ganti rugi lahan mencapai Rp 400 miliar.

Pihaknya juga membentuk Tim Pengadaan Tanah pembangunan Flyover Gedangan yang berkoordinasi langsung dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), tim penilai, dan konsultan hukum.

Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan, tahapan perencanaan proyek telah siap. Saat ini, proses yang masih berjalan adalah pembebasan lahan setelah sebelumnya dilakukan sosialisasi kepada masyarakat.

“Perencanaan sudah, DED (detail engineering design) juga sudah. Proses pembebasan lahan yang sedang berjalan. Sosialisasinya juga sudah dilakukan,” kata Subandi.

Menurutnya, proses appraisal ditargetkan selesai pada Juli 2026. Setelah itu, pembayaran ganti rugi lahan diharapkan dapat dilakukan mulai Agustus,

sehingga seluruh lahan yang dibutuhkan rampung dibebaskan pada akhir tahun.

“Sekarang sudah ada dana Rp 200 miliar di APBD. Sementara yang dibutuhkan sekitar Rp 400 miliar. Nanti bisa kita tambah lewat PAK 2026,” ujarnya.

Sosialisasi sejak Mei 2026

Pembebasan lahan untuk fly over Gedangan ini, diawali dengan sosialisasi sejak Mei 2026 lalu.

Dalam sosialisasi yang digelar di Kantor Kecamatan Gedangan, Senin (18/5/2026) malam, Pemkab juga membeberkan hasil kajian teknis terbaru berupa penggeseran trase proyek ke sisi timur.

Ratusan warga pemilik lahan terdampak menghadiri sosialisasi tersebut.

Pemkab menargetkan pembebasan lahan selesai pada akhir 2026, sementara pembangunan flyover direncanakan dimulai pada 2027.

Dalam sosialisasi saat itu, Bupati Sidoarjo Subandi menyebut, pembangunan flyover Gedangan menjadi program prioritas untuk mengatasi kemacetan menahun di kawasan perempatan Gedangan.

Ia memastikan warga tidak akan dirugikan dalam proses pembebasan lahan.

Subandi mengatakan, seluruh tahapan terus dikawal agar pembangunan Flyover Gedangan bisa mulai direalisasikan pada 2027.

Proyek tersebut diharapkan mampu mengurai kemacetan selama bertahun-tahun di kawasan tersebut.

Pembangunan Flyover Gedangan sendiri disebut membutuhkan pembebasan 105 bidang tanah. Jalur flyover direncanakan membentang dari kawasan dekat Bank BCA di sisi utara hingga mendekati pertigaan Puri Surya Jaya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBMSDA) Sidoarjo M Mahmud menyebut masih ada beberapa aspek desain yang perlu dibahas bersama pihak terkait.

Salah satunya mengenai posisi Stasiun Gedangan yang berada di sebelah barat simpang.

“Itu perlu kita bicarakan lebih lanjut dengan KAI dan BBPJN. Kemudian, kami juga usulkan di bagian bawah flyover ditambah taman-taman supaya terlihat estetik dan hijau,” ujar Mahmud.

Selain itu, Pemkab mengusulkan pelebaran jalur putar balik karena jalur tersebut kerap dilalui truk besar dan truk tronton.

Mahmud juga menyebut tinggi flyover masih akan disesuaikan dengan rencana pembangunan jalur double track kereta api pada 2029.

“Satu lagi, terkait ketinggian flyover. Karena tahun 2029 mendatang jalur kereta yang melintas di perempatan Gedangan itu jadi double track, tentu perlu penyesuaian,” imbuhnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Sidoarjo Muhammad Makhmud menjelaskan, 16 bidang tanah yang belum tuntas tersebut bukan disebabkan oleh sengketa hukum, melainkan kendala administratif.

“Kendala utamanya adalah beberapa pemilik lahan saat ini berdomisili di luar daerah dan belum berhasil ditemui. Selain itu, ada satu bidang tanah yang ahli warisnya mencapai 57 orang dan dokumen kesepakatannya belum lengkap,” ujar Makhmud.

Saat ini, dinas terkait bersama perangkat desa setempat tengah melakukan penelusuran keberadaan pemilik lahan agar proses pembebasan tanah ini dapat rampung sepenuhnya tahun ini.

Selain itu, pemerintah melakukan pelacakan serta komunikasi intensif dengan perangkat desa guna menemui pemilik lahan yang berada di luar daerah.

Subandi menegaskan koordinasi lintas sektor akan terus diperketat untuk mengejar target tersebut.

“Kami berupaya semaksimal mungkin. Tahun ini pembebasan lahan harus rampung agar pembangunan fisik jembatan layang bisa segera terwujud demi mengurai kemacetan kronis di kawasan Gedangan,” tegasnya.

Saat ini, dinas terkait bersama perangkat desa setempat terus menelusuri keberadaan para pemilik lahan agar proses pembebasan tanah dapat diselesaikan seluruhnya pada tahun ini.

Pendataan dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan tidak ada persoalan yang menghambat pelaksanaan proyek di kemudian hari.

“Kita sudah berjalan untuk pemetaan objek tanah, juga sudah kita jalankan. Saya perintahkan camat dan desa untuk melakukan pemetaan wilayah,” ujar Subandi.

Mega proyek Flyover di Sidoarjo ini masuk dalam Perpres 80/2019 tentang percepatan pembangunan ekonomi.

Untuk Flyover Gedangan dianggarkan Rp 480 miliar, berbarengan dengan Flyover Aloha senilai Rp 438 miliar yang kini telah rampung.

Anggaran dua megaproyek ini berasal Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN). (Adv/Abidin)