Antara Sikap Anomali FPKB Dan Kekuatan Mayoritas Anggota Dewan -

Read Time:1 Minute, 55 Second

OPINI (liputansidoarjo.com)
Sikap anomali ditunjukkan sembilan anggota Fraksi PKB DPRD Sidoarjo, yang enggan keluar mengikuti aksi walk out Mayoritas anggota dewan dalam paripurna jawaban bupati terhadap pandangan fraksi terkait LKPJ 2024 Selasa kemarin.

Ini tentu menjadi pertanyaan besar, kenapa banyak anggota FPKB seperti menerima begitu saja permintaan ‘maaf’ bupati, atas kalimat yang sudah dianggap merendahkan marwah mayoritas anggota dewan itu.

Padahal pada pandangan fraksi PKB sebelumnya, gamblang meminta penjelasan, klarifikasi dan permintaan maaf bupati atas kalimat gaduhnya.

Jika mau jujur, mestinya sikap FPKB ini, dilakukan oleh Fraksi Gerindra sebagai partai pengusung Subandi di Pilkada 2024 lalu, dan bukannya ditunjukkan oleh PKB, yang sudah tidak terikat apapun dengan Subandi pasca lengser dari kursi ketua PKB Sidoarjo.

Jika alasannya adalah jawaban bupati ini terkait LKPJ tahun 2024 dimana saat itu masih pemerintahan PKB, tentu saja ini masih harus diperdebatkan.

Karena faktanya, lontaran kalimat “menyakitkan” bagi anggota dewan yang disebut menghambur hamburkan uang itu, disampaikan pada bulan Maret 2025 kemarin, dimana Subandi sudah menjadi bupati Sidoarjo, mengalahkan calon bupati yang diusung oleh PKB.

Ada apa sebenarnya dengan mayoritas anggota FPKB Sidoarjo ini ?.

Tidak mudah memang menjawabnya, karena ini adalah sikap politik yang pasti punya alasan.

Banyak pihak yang menduga, mungkin sikap “tawadhu’ ” itu wujud masih adanya keterikatan emosi antara Subandi, dengan sedikit anggota Fraksi PKB yang susah dihilangkan.

Entah karena jasa baik Subandi atau karena apa, sehingga terus menjadi hal yang harus terus diingat dan ‘dibayar’ dengan sikap adem Fraksi PKB saat ini.

Dari 15 anggota FPKB yang duduk di DPRD Sidoarjo, hanya empat nama menunjukkan ketegasan belum menerima permintaan maaf bupati dan ikut walk out.

Dan sikap empat anggota FPKB ini, malah terbilang wajar jika ikut aksi keluar ruangan, karena memang Subandi bukanlah bupati yang diusung atau didukung oleh PKB.

Selain sikap anomali PKB, yang juga menarik adalah sikap anggota PKS yang juga terlihat tidak ‘patuh’ dengan sang ketua yang turut aksi walk out.

Dan ternyata sikap itu diambilnya, karena yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai jubir PKS dan anggota Banggar.

Namun apapun pilihan sikap politik para anggota dewan pada Selasa kemarin itu, merupakan peringatan keras kepada Bupati, agar tidak lagi ceroboh mengeluarkan kalimat yang memancing emosi anggota parlemen.

Karenanya jika mayoritas anggota dewan sudah sepakat bergerak Melawan bupati, maka kesepakatan apapun yang ingin diraih eksekutif, maka jawaban dari legislatif pasti menjadi tidak sepakat (*) Abidin