Hearing Bareng Komisi D, BrangWetan Konsisten Perjuangkan Sekolah Toleransi -

Read Time:1 Minute, 27 Second

SIDOARJO (liputansidoarjo.com)- Bubarnya lembaga USAID yang selama ini menopang Program “Sekolah Toleransi”, mendorong Komunitas Seni Budaya BrangWetan, untuk mencari alternatif dukungan dari pihak lain.

Pasalnya, program yang berkolaborasi dengan Pemkab Sidoarjo ini cukup positif dan harus terus dilanjutkan.

“Karena dengan adanya program sekolah toleransi ini, Kabupaten Sidoarjo menjadi kota pertama dan terbanyak memiliki Sekolah Toleransi. Sehingga sangat disayangkan jika program ini harus berhenti juga,” ujar Slamet Budiono salah satu penggagas saat hearing bersama komisi D DPRD Sidoarjo beberapa waktu lalu.

Sejak tahun 2020, program yang didanai oleh USAID ini sudah menghasilkan Sekolah Toleransi tingkat SMP sebanyak 53 sekolah, dan 2 sekolah tingkat menengah atas.

Untuk mencari jalan keluar dari masalah ini, H. Dhamroni Chudlori mengharapkan agar dibentuk tim kolaborasi antara BrangWetan dengan Bakesbangpol, Dinas Dikbud, Dinas Parpora (Pariwisata, Pemuda dan Olahraga), dan juga libatkan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB).

Kalau perlu, kata Dhamroni, BrangWetan ini menjadi leading sektor utama agar sekolah toleransi tetap berjalan.

“Tentu saja BrangWetan akan didukung oleh lintas sektor. Karena itu butuh komitmen bersama,” ujar Damroni.

Terkait anggaran, Dhamroni menjanjikan akan diambilkan dari dana Pokir masing-masing anggota DPRD.

Pokir (Pokok-pokok Pikiran) merupakan usulan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), merupakan aspirasi masyarakat yang dititipkan kepada anggota DPRD untuk diperjuangkan.

Dana Pokir ini bisa dititipkan di OPD yang menjadi mitra anggota DPRD.

Yang jelas, sebagaimana disampaikan oleh Selamet dari BrangWetan, bahwa yang dilakukan jangan hanya sebatas pelatihan yang sesaat, tetapi dalam bentuk pendampingan sehingga ada Rencana Tindak Lanjut (RTL) dan evaluasinya terukur, yang dilakukan selama sekian bulan.

“Untuk itu perlu ada anggaran khusus. Bentuk programnya misalnya, Dikbud berurusan dengan siswa dan guru, Bakesbangpol dengan kalangan orangtua, sedangkan Disporapar menyangkut festivalnya. Demikian pula Dinas P3AKB sesuai dengan tupoksinya,” jelasnya. (Abidin)