Belum Ada Grand Design Penanganan Banjir, Fraksi PKB Minta Pemkab Perbanyak Embung
SIDOARJO (liputansidoarjo.com)- Memasuki musim hujan yang diperkirakan turun pada akhir Nopember ini, H.M. Abud Asyrofi S.Pd.I, sekretaris FPKB DPRD Sidoarjo yang juga anggota Komisi C DPRD Sidoarjo, meminta Pemkab Sidoarjo serius melakukan persiapan antisipasi banjir.

Salah satunya dengan segera membangun embung atau wadah air hujan di beberapa titik lokasi yang dinilai rawan banjir.
“Kecamatan Waru, Jabon serta Kecamatan Tanggulangin, merupakan lokasi yang bisaa digunakan untuk membangun embung ini. Karena memang di Sidoarjo masih belum banyak embung sebagai lokasi wadah air hujan yang siginifikan kecuali longstorage di Tarik,” tutur Abud.
Selain itu, sebagai upaya untuk mempertajam upaya antisipasi banjir, pihaknya juga menyiapkan pembahasan Raperda inisiatif pengganti Perda No. 12 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan penanggulangan banjir.
M. Abud Asyrofi mengatakan, perlunya perubahan Perda itu salah satu pertimbangannya karena perlu upgrade aturan strategis dalam menangggulangi banjir di wilayah Sidoarjo.
“Perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2013 itu tentunya akan diawali dengan penyusunan, berikut pembahasan Raperda baru yang selanjutnya disahkan menjadi Perda pengganti. Ini inisiasi komisi C yang penyusunan dan pembahasannya diusulkan dalam rencana kerja pada 2027,” ujar Abud.
Lebih lanjut, politisi muda ini mengapresiasi berbagai langkah yang sudah dilakukan pihak eksekutif dalam menangani banjir pada tahun ini.
Seperti peningkatan pompa air di Sidokare maupun di Desa Jati yang diproyeksikan membantu mengatasi masalah banjir, terutama di kawasan Sidoarjo Kota.
Selain itu melakukan normalisasi sungai. Tidak hanya mengeruk endapan lumpur, berikut membebaskan dari tumpukan sampah dan tumbuhan enceng gondok, serta menertibkan bangunan yang dapat menghambat kelancaran aliran sungai.
“Namun berbagai langkah ini belum menyelesaikan apa yang menjadi ‘PR’ kita. Apalagi saat hujan bersamaan terjadinya rob atau air laut pasang. Sehingga genangan air yang dipompa untuk dibuang ke sungai tidak ada artinya karena debitnya sudah over kapasitas,” ujarnya.
“Ujung-ujungnya malah rawan meluap dan menggenangi pemukiman sekitarnya,” tambah Abud.
Lebih lanjut, legislator dari Dapil Krian, Balongbendo dan Tarik ini menambahkan persoalan lain penyebab banjir yang perlu diperhatikan ke depan adalah penataan dan pengawasan terhadap pembangunan perumahan.
Untuk membangun kawasan pemukiman baru, dinilai tidak cukup dilengkapi drainase dan penataan lingkungan saja.
Apalagi sampai hari ini, belum ada grand design yang jelas soal penanganan banjir di Sidoarjo ini.
“Jadi untuk penanganan banjir ke depan harus ada grand desain yang komprehensif. Semua permasalahan terkait banjir ini tentunya akan masuk dalam penyusuhan dan pembahasan Raperda sebagai perubahan atas Perda lama,” tutupnya. (Abidin)

Average Rating