Sosialisasi Perlindungan LP2B, Ketua Komisi D Ingatkan Kesejahteraan Petani

Read Time:2 Minute, 3 Second

SIDOARJO (liputansidoarjo.com)- Ketua komisi D DPRD Sidoarjo H.Damroni Chudlori, menyatakan kesejahteraan para petani khususnya di Kabupaten Sidoarjo, menjadi kunci utama dalam menjaga keberadaan lahan pertanian sebagai penopang ketahanan pangan daerah.

Hal ini disampaikan Damroni, saat menjadi pembicara dalam sosialisasi Penataan pengendalian dan perlindungan lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Rabu (18/11/2026).

“Kalau ingin menjaga lahan pangan berkelanjutan di Sidoarjo, tentu saja kesejahteraan petani harus benar-benar diperhatikan. Karena jika tidak seperti itu, maka petani yang memiliki lahan, akan lebih memilih menjual lahanya untuk perumahan,” ujar Damroni.

Masih menurut Damroni, penataan ruang di Kabupaten Sidoarjo, harus berjalan selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah, baik dari sisi investasi maupun sektor pertanian.

Menurutnya, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tidak hanya harus mampu menyesuaikan diri dengan iklim investasi yang terus berkembang, tetapi juga tetap menjaga keberadaan lahan pertanian sebagai penopang ketahanan pangan daerah.

Sementara itu dari data yang ada, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah menyusun dokumen RTRW yang telah disinkronkan dengan dokumen Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

“Saat ini, dokumen tersebut tinggal menunggu persetujuan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN),” kata Subandi Bupati Sidoarjo dalam sebuah kesempatan.

Subandi mengatakan bahwa iklim investasi di Kabupaten Sidoarjo terus berkembang sehingga penataan ruang harus mampu mengakomodasi kebutuhan tersebut tanpa mengabaikan sektor pertanian.

“Kita akan pastikan penataan ruang tidak hanya menyesuaikan dengan iklim investasi yang berkembang di Sidoarjo saat ini, tetapi juga tetap menjaga keberadaan lahan pertanian sebagai penopang ketahanan pangan daerah,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa tata ruang yang terencana tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga melindungi lahan produktif bagi para petani.

Kebijakan tersebut juga sejalan dengan arah pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, di mana lahan baku sawah dapat ditetapkan sebagai LP2B.

“Semoga melalui koordinasi ini proses penetapan RTRW dan LP2B dapat segera terealisasi sehingga pembangunan di Sidoarjo semakin terarah, investasi terus tumbuh, dan ketahanan pangan tetap terjaga,” kata Subandi.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Kementerian ATR/BPN, Lampri, menyampaikan bahwa pemerintah saat ini tengah melakukan pengendalian alih fungsi lahan sawah sebagai bagian dari upaya mendukung program prioritas swasembada pangan.

Karena itu, pemerintah daerah diminta memperhatikan keberadaan lahan pertanian dalam penyusunan dokumen RTRW.

Lampri berharap Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat mendukung kebijakan ketahanan pangan tersebut dengan tetap menjaga keseimbangan antara pertumbuhan investasi dan keberlanjutan sektor pertanian.

“Iklim investasi di Sidoarjo sangat baik, namun tetap perlu memperhatikan keberadaan lahan pertanian agar keberlanjutan sektor pangan tetap terjaga,” ujarnya. (Abidin)

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *