Aset NU Di Kawasan Lumpur, Turut Dibahas Dalam Sosialisasi UU Perwakafan -

Read Time:2 Minute, 51 Second

SIDOARJO (liputansidoarjo.com)-
Masih belum jelasnya ganti rugi puluhan aset wakaf milik NU di Porong yang terkena luapan lumpur Lapindo hingga saat ini, menjadi satu pembahasan yang turut dibedah dalam Sosialisasi UU Perwakafan yang digelar Badan Pengelola, Pengembangan, dan Penyelamatan (BPPPP) / BP3 Aset NU Kabupaten Sidoarjo.

Menurut Ruhu Syahid Thoha S.pd. pengurus BP3 PCNU yang juga ketua Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Sidoarjo sebagai nara sumber, sampai saat ini memang masih banyak aset NU di Porong yang terkena dampak lumpur Lapindo, tidak bisa mendapatkan solusi ganti rugi dari negara.

Hal ini disebabkan, masih belum ada mekanisme pergantian yang disepakati oleh negara sekaligus belum ada dana di APBN untuk ganti rugi.

“Data yang sama terima, ada sebanyak 60 aset wakaf milik NU di Porong yang terdampak lumpur. Dari jumlah itu, 15 aset wakaf sudah mendapatkan kejelasan ganti rugi, sedangkan sisanya masih mandeg. Ini dikarenakan pihak BPLS tidak memiliki anggaran untuk ganti rugi aset wakaf NU itu,” tutur Ruhu Syahid.

Dari keterangan beberapa anggota Nadzir MWCNU Porong yang hadir diantaranya, H.Sya’roni, H.Abd Mutholib dan Abah Nurudin, selama ini MWCNU Porong sudah sudah melakukan upaya untuk menanyakan ganti rugi aset wakaf milik NU di Porong kepada BPLS, tapi selalu dijawab tidak ada anggaran.

“Apalagi dari Deputi sosial BPLS, yang selalu memberikan jawaban tidak ada anggaran, membuat persoalan tanah wakaf NU di Porong ini semakin tidak jelas. Kita juga sudah minta pendampingan PCNU agar masalah ini segera tuntas,” tutur
Abd Mutholib.

Sementara itu, menurut Ketua Badan Pengelola, Pengembangan, dan Penyelamatan (BPPPP) / BP3 Aset NU Kabupaten Sidoarjo
Slamet Budiono, untuk persoalan aset Porong NU yang kena lumpur, pihaknya terus akan melakukan pendampingan dengan mengumpulkan bukti kepemilikan aset oleh MWCNU Porong.

BP3aset NU Sidoarjo, juga akan melakukan pemetaan dan advokasi, untuk bisa membedah Masalah ini ke PPLS Dengan tembusan ke PT Minarak lapindo.

“Kita juga mendorong agar persoalan aset NU di Porong yang terkena lumpur ini, menjadi satu rekomendasi penyelesaian di Konfrencab NU Desember 2026 nanti,” tegas Slamet.

KH.Zainal Abidin ketua PCNU Sidoarjo, memberikan apresiasi atas pelaksaan kegiatan sosialisasi UU Perwakafan yang sangat penting ini.

Kyai Zainal menegaskan, sosialisasi ini merupakan bagian dari tugas badan aset yang ada di PCNU Sidoarjo.

Karena memang menurut KH Zainal asetnya NU itu tersebar di mana mana, yang mungkin hari ini belum tertata dengan baik.

“Mudah mudahan dengan Sosialisasi hari ini, akan ada pemahaman yang cukup dari seluruh pengurus baik ranting MWC dan yang lain, sehingga aset NU akan tertata dengan baik.

“Sejauh ini kita melalui badan aset sudah memberikan bantuan menguruskan wakaf bernadzir NU. Mukaindari madrasah musholah masjid dan wakaf yang lain sudah dibantu dengan maksimal,” ungkap Kyai Zainal.

Seperti diketahui, Aset milik Nahdlatul Ulama (NU), khususnya yang berupa tanah wakaf, musala, serta aset pendidikan di wilayah Porong dan sekitarnya, ikut terdampak atau terendam luapan lumpur Lapindo di Sidoarjo.

Jenis Aset sebagian besar berupa tanah wakaf, musala, dan sarana keagamaan/pendidikan yang dikelola oleh lembaga di bawah naungan NU (seperti MWC NU Porong dan PCNU Sidoarjo).

Banyak aset wakaf yang terendam lumpur mengalami ketidakjelasan status atau belum menemui titik terang penyelesaian ganti rugi.

Hal ini diperparah oleh berkurangnya kejelasan administrasi serta rasa kepemilikan dari para wakif (pemberi wakaf) yang melemah karena proses yang terlalu lama.

Sebagai Upaya Penyelamatan: Pengurus Cabang NU (PCNU) Sidoarjo bersama Lembaga Wakaf dan Pertanahan NU (LWPNU) Jawa Timur terus mendata, menginventarisasi, dan mengupayakan penyelamatan serta sertifikasi ulang aset-aset organisasi agar tidak terbengkalai, salah satunya melalui sistem pendataan digital aset seperti SITASNUDA.(Abidin)