Setelah Kirim Surat Teguran Ke RM, Kini Subandi Malah Ingin "Islah" Ada Apa ? -

Read Time:1 Minute, 29 Second

SIDOARJO OPINI (liputansidoarjo.com)-
Seharian ini, pemberitaan media banyak diwarnai isu keinginan islah dari Subandi SH Bupati Sidoarjo, terlebih setelah melakukan pertemuan diskusi dengan beberapa LSM dan Ormas pada Kamis kemarin.

Dalam pertemuan itu, Subandi mengatakan kalimat ingin islah beberapa kali, bahkan dirinya siap meminta maaf kepada Wakil Bupati Hj Mimik Idayana jika ada salah.

Malahan pekan depan, dikabarkan ada gerakan dari LSM, yang siap demo untuk mendorong terciptanya Islah ini, dengan alasannya masing-masing.

Tentu saja lontaran dan dorongan islah ini cukup menarik dicermati.

Pasalnya, sebelum ada lontaran islah ini, Subandi cukup berani mengirimkan surat teguran kepada Rahmat Muhajirin SH yang tak lain suami Wabup Mimik Idayana, yang meminta mengembalikan tiga SHM yang disebut sebagai titipannya saat Pilkada 2024.

Bahkan dibaris terakhir surat pertanggal 27 Januari 2026 itu, Rahmat Muhajirin diberi waktu tiga hari hingga 30 Januari 2026, untuk mengembalikan sertifikat itu.

Jika tidak, maka Subandi menyebut akan mengambil langkah tindakan hukum tegas, yang tidak dijabarkan seperti apa tindakan hukum tegas itu.

Namun alih-alih mengambil langkah tindakan tegas, sampai akhir batas waktu tiga hari itu, tidak ada tindakan apapun yang dilakukan Subandi, dan terakhir pada 5 Januari kemarin, meluncur kalimat “Saya siap Islah”.

Anti klimaks memang dan tidak sesuai apa yang diawali dengan sikap seperti berapi api, tapi ternyata kini padam dengan sendirinya.

Ada yang menduga, sikap ingin Islah’ Subandi ini, disebabkan karena posisi sulit setelah turunnya SPDP dari Mabes Polri.

Yang jelas, kini kartu truf berada di tangan Wabup Mimik Idayana dan Rahmat Muhajirin SH.

Jika memang sepakat menyambut ajakan islah dari bupati, maka konsekuensi logisnya laporan dugaan penipuan dan penggelapan harusnya dicabut dan selesai.

Namun jika memilih ingin membuka siapa yang benar dan salah dari kasus dugaan investasi fiktif yang menyeret nama bupati itu, maka laporan yang masuk tetap dilanjutkan sampai tuntas. (Abidin)