Syarat Pencairan Dana Insentif Rumit, Guru Madin Lapor Dewan -

Read Time:1 Minute, 49 Second

SIDOARJO (liputansidoarjo.com)- Puluhan guru Diniyah yang tergabung dalam Forum komunikasi Diniyah Takmiliya, mengadukan ruwetnya syarat administrasi pencairan insentif guru ngaji / Madin dari APBD Sidoarjo.

Pengaduan forum Diniyah ini, disampaikan langsung kepada komisi D DPRD Sidoarjo ini, pada rapat hearing Kamis (13/11/2026).

Ketua Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kabupaten Sidoarjo KH. Luqman Marzuki dalam penyampaiannya, menyatakan bahwa tugas dari lembaga Diniyah ini cukup berat dalam menjaga akhlaq penerus bangsa.

Namun begitu, tanggung jawab berat itu ternyata tidak sebanding dengan insentif yang diterima dimana proses pencairannya sangat rumit.

“Pencairan insentif guru madrasah di Sidoarjo ini rumit dan tertahan, karena kendala pendataan pada sistem EMIS Kementerian Agama. Sehingga banyak guru Madin yang mengeluhkan masalah itu,” ujar KH Lukman Marzuqi.

EMIS atau Education Management Information System (Sistem Informasi Manajemen Pendidikan), adalah sistem pendataan resmi yang dikelola oleh Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia untuk lembaga pendidikan Islam (seperti RA, madrasah, pondok pesantren, dan PTKI.

Karena sistem EMIS ini, ratusan Madin belum bisa mencairkan dana insentif yang sebenarnya sudah dialokasikan di APBD 2026.

Dalam hearing ini, ketua komisi D DPRD Sidoarjo Damroni Chudlori yang memimpin rapat, mengusulkan pembentukan tim percepatan untuk mengatasi hambatan administrasi tersebut.

“Kita minta ada solusi cepat dari instansi terkait untuk masalah pencairan insentif ini, karena anggaran sudah ada. Kalau perlu segera bentuk tim percepatan,” tutur Damroni.

Program bantuan bagi guru Madrasah Diniyah (Madin) di Kabupaten Sidoarjo disalurkan melalui skema Insentif Guru Ngaji/Madin dari APBD Kabupaten Sidoarjo serta dana hibah BPPDGS/BOSDA Madin yang bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Besaran insentif bagi ustaz atau guru Madin mencapai Rp300.000 per bulan, sedangkan program insentif guru ngaji/TPQ Pemkab Sidoarjo tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp350.000 per bulan (Rp4,2 juta per tahun).

Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo memastikan anggaran insentif guru madrasah tahun 2026 pada prinsipnya sudah tersedia di APBD.

Pada hearing ini hadir juga Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ridho Prasetyo, S.STP., M.A.P., M.Si, juga terlihat perwakilan dari Kemenag.

“Intinya, kita dinas pendidikan akan membantu semaksimal mungkin, agar proses pencairan dana insentif guru Madin ini bisa mudah dan cepat. Kita segera melakukan kordinasi dengan inspektorat dan BPK untuk mencarikan solusi,” ujar Ridho Prasetyo. (Abidin)