PT ISS Minta Pemkab Jangan Terus Bikin Gaduh Karena Ulah Sendiri -

Read Time:1 Minute, 34 Second

SIDOARJO (liputansidoarjo.com)- Direktur operasional PT Indonesia Sarana Service (ISS)-Kerja Sama Operasi (ISS-KSO), Dian Sutjipto mengingatkan kepada Dinas Perhubungan atau Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo, jangan melontarkan statemen ngawur dan bikin gaduh atas ulah sendiri.

“Kami sebagai mitra terkadang lucu melihat birokrat Sidoarjo dalam menyikapi berbagai hal termasuk perihal parkir ini. Pimpinan fokus menyoroti di pelayanan OPD nya ngomongnya selalu uang, dan tidak ada yg membahas perihal teknis dan terutama carut marutnya SK Bupati perihal titik yg menjadi ruh nya kerjasama ini,” Ungkap Dian Sutjipto.

Masih menurut Dian, pihaknya harus melakukan klarifikasi terkait statmen Bupati Sidoarjo Achmad Muhdlor, yang memerintahkan penghentian kerjasama pengelolaan parkir dengan PT ISS-KSO.

Dan statmen Kepala Dinas Perhubungan Benny Airlangga Yogaswara yang mengatakan bahwa selama satu tahun tidak menerima pembayaran dari PT ISS.

“Hebatnya lagi Dishub dalam membaca dan menganalisa sebuah pasal pembayaran dalam perjanjian, juga ambigu dan terkesan selalu memojokkan mitra padahal itu pasal permintaan mereka,” Tegas Dian.

Dikatakan lagi oleh Dian, sebagai catatan bahwa awal penyerahan cek pembayaran tersebut bersama-sama para pihak ke bank untuk memastikan kecukupan dana dalam rekening mitra. “Hobby koq selalu bikin gaduh atas ulah sendiri,” selorohnya.

“Jadi ya jangan dilempar ke kami lagi dong domain pencarian cek, ya kita kembalikan saja pada tata cara pembayaran pada pasal 5 PKS,” Tutup Dian

Berdasarkan indentifikasi atau kajian dari Universitas Brawijaya Malang tersebut, akhirnya muncul jumlah titik parkir yang bisa dikelola sebanyak 87 lokasi dengan potensi pendapatan anggaran sebesar Rp 18 milyar.

Dari 359 titik parkir yang dikerjasamakan menjadi hanya 87 titik parkir saja, dikarenakan ada titik-titik parkir yang ternyata menjadi kewenangan pihak-pihak lain.

Setelah muncul 87 titik parkir berdasarkan kajian dari UB Malang itu, PT ISS mengaku tidak mampu melakukan eksekusi titik-titik tersebut karena tidak ada pendampingan dari Dishub. (Abidin)