Carut Marut Soal Parkir, Komisi B Ngamuk Sebut Dishub Tidak Transparan Sejak Awal -

Read Time:1 Minute, 57 Second

SIDOARJO (liputansidoarjo.com)- Carut marut persoalan parkir yang belum juga dieksekusi PT Indonesia Sarana Service (ISS) akibat belum ada kesepahaman antara pihaknya dengan Dishub Sidoarjao, terkait lokasi-lokasi parkir yang akan dikelolanya, membuat komisi B meradang.

Bahkan Bambang Pujianto ketua komisi B DPRD Sidoarjo menyebut TKKSD dan Dishub tidak profesional saat kajian dan pembahasan awal.

“Inikan lucu, jumlah titik parkir sudah disebutkan 358 titik, ternyata faktanya tidak sesuai yang ada. Kita melihat pihak ketiga (PT ISS) seakan-akan dipermainkan,” jelas Bambang Pujianto.

Senada dengan Bambang Pujianto, Sudjalil wakil ketua komisi B DPRD Sidoarjo juga mengaku heran dengan sikap Dishub yang tidak transparan sejak awal jumlah titik parkir yang bisa dikelolah PT ISS.

“Apalagi inikan berkaitan dengan potensi pendapatan. Saya juga heran, kalau dikelolah Dishub laporan pendapatan cuma ratusan juta, namun ketika diserahkan pengelolaan ke pihak ketiga, bisa menyebutkan potensinya sampai milyaran,” ulas Sudjalil.

Masih menurut Sudjalil, dirinya melihat jumlah 359 titik parkir yang disebutkan dalam perjanjian itu, faktanya sudah tidak berpotensi lagi.

“Mestinya sesuai rekom dari komisi B, potensi pendapatan dari parkir ini, bisa disebutkan titik dan kawasan parkir. Sehingga ketika ada titik parkir yang sudah mati, maka ada potensi titik penggantinya,” jelas Sudjalil.

Bambang Pujianto sendiri berjanji akan segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), khusus untuk membahas masalah ini, pekan depan.

“Nanti kami akan panggil TKKSD (Tim Koordinasi Kerjasama Daerah-red), Dishub dan pihak ketiga kenapa koq belum dilaksanakan sesuai dengan PKS-nya,” ujar legislator Partai Gerindra itu.

Nantinya dalam forum tersebut pihaknya akan mencari tahu latar belakang permasalahan dan kendala yang dihadapi Pemkab Sidoarjo maupun PT ISS sehingga proyek ini belum bisa dijalankan sampai saat ini.
Padahal program ini seharusnya sudah digarap pada awal 2022 lalu.
“Intinya jangan sampai masyarakat tidak mendapatkan layanan yang prima di bidang perparkiran ini. Dan yang terpenting pemerintah dan rakyat Sidoarjo jangan sampai kehilangan potensi pendapatan yang nantinya digunakan untuk pembangunan daerah,” tandas Bambang.
Sementara itu Owner PT ISS, Sugiyono dikutip dari media online mengatakan, sampai saat ini belum ada kesepahaman antara pihaknya dengan Dishub Sidoarjo terkait lokasi-lokasi parkir yang akan dikelolanya sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati tadi.

Rencananya kedua belah pihak akan menggunakan jasa tim dari Universitas Brawijaya Malang untuk memetakan kembali potensi dan lokasi parkir di wilayah Kabupaten Sidoarjo.
Jika nantinya ditemukan ketidaksesuaian dengan SK Bupati, maka akan dilakukan adendum terhadap PKS.(Abidin)