Komisi D Kebut Pembahasan Raperda Penanggulangan Kemiskinan -

Read Time:3 Minute, 54 Second

SIDOARJO (liputansidoarjo.com)- Raperda penanggulangan kemiskinan terus dimatangkan pembahasannya, untuk bisa segera disahkan pada tahun 2026 ini.

Melalui rancangan peraturan daerah (raperda) inisiatif tentang penanggulangan kemiskinan ini, legislatif berupaya mendorong perbaikan pendataan agar bantuan pemerintah tepat sasaran.

Upaya tersebut dibahas Komisi D DPRD Sidoarjo dalam rapat harmonisasi draf Raperda Penanggulangan Kemiskinan.

Pembahasan ini menjadi tahapan penting untuk menyempurnakan regulasi, baik dari aspek hukum maupun pembagian tanggung jawab organisasi perangkat daerah (OPD) dalam penanganan kemiskinan.

Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Moch Dhamroni Chudlori mengatakan, raperda inisiatif tersebut diharapkan mampu memperkuat peran pemerintah daerah dalam memastikan masyarakat miskin mendapatkan perhatian dan bantuan sesuai kondisi sebenarnya.

Menurut politikus senior Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, selama ini penyaluran bansos masih mengacu pada data pemerintah pusat.

Namun, dalam pelaksanaannya, masih ditemukan ketidaksesuaian antara data administrasi dan kondisi masyarakat di lapangan.

“Terjadi koreksi-koreksi, tetapi daerah tidak punya kewenangan untuk mengubah itu secara langsung, hanya mengusulkan. Celakanya, setelah diusulkan perubahan, tetapi data yang turun masih tetap. Itu banyak terjadi,” ujar Dhamroni.

Karena itu, salah satu poin yang ingin diperkuat melalui raperda tersebut adalah pendataan masyarakat miskin di tingkat daerah.

Dengan pendataan yang lebih akurat, pemerintah diharapkan dapat mengidentifikasi warga yang sebenarnya layak menerima bantuan, tetapi belum masuk dalam basis data penyaluran bansos.

Dhamroni menegaskan, masih ada warga Sidoarjo yang membutuhkan bantuan, tetapi belum pernah tersentuh program bansos.

Kondisi tersebut harus menjadi perhatian agar penanggulangan kemiskinan tidak hanya berpatokan pada data administratif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi riil masyarakat.

“Dengan adanya perda kemiskinan ini, harapannya warga kita yang miskin bisa terdata dan dibantu pemerintah agar mereka bisa terentaskan dari kemiskinannya,” jelasnya.

Selain memperbaiki pendataan, raperda tersebut juga diarahkan untuk memperjelas tanggung jawab pemerintah daerah dalam menangani kemiskinan.

Ruang lingkupnya mencakup berbagai aspek, mulai dari kesehatan, kesejahteraan hingga bantuan sosial

Komisi D berencana mengundang OPD terkait dan sejumlah pemangku kepentingan untuk membahas pembagian peran dalam pelaksanaan program tersebut.

Dengan demikian, setiap instansi diharapkan memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing setelah raperda ditetapkan menjadi peraturan daerah (perda).

Dhamroni juga menyoroti ketepatan sasaran penerima bantuan.

Menurut dia, masih ditemukan warga yang secara ekonomi tergolong mampu, tetapi tetap menerima bantuan.

Sebaliknya, masyarakat yang lebih membutuhkan justru belum terakomodasi.

Dia menilai persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan melalui pembenahan data.

Edukasi dan kesadaran masyarakat juga diperlukan agar bantuan diberikan kepada pihak yang benar-benar berhak.

“Yang menjadi persoalan itu ketika kita berhadapan dengan masyarakat yang bermental miskin. Ini harus menjadi pekerjaan rumah kita,” tegasnya.

Dalam rapat harmonisasi, Komisi D bersama tim penyusun juga mengevaluasi sejumlah materi dalam draf raperda.

Pembahasan meliputi penyempurnaan rumusan pasal, penyesuaian frasa, serta penambahan dan pengurangan materi agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Setelah harmonisasi, pembahasan akan dilanjutkan dengan melibatkan tim terkait dan OPD yang membidangi program penanggulangan kemiskinan.

Komisi D menargetkan pembahasan raperda inisiatif tersebut dapat diselesaikan tahun ini

Untuk data warga miskin di Kabupaten Sidoarjo, tercatat tingkat kemiskinan terendah di antara seluruh kabupaten di Provinsi Jawa Timur (Jatim), yakni 4,38 persen pada Maret 2026.

Meski persentasenya turun dari 4,40 persen pada Maret 2025, jumlah penduduk miskin justru bertambah 890 jiwa menjadi 108.460 orang.

Bangun Winarso wakil ketua komisi D DPRD Sidoarjo menjelaskan bahwa jumlah penduduk miskin meningkat dari 107.570 jiwa pada Maret 2025 menjadi 108.460 jiwa pada Maret 2026.

Sementara itu, persentase kemiskinan turun 0,02 poin persentase.

“Kondisi ini diduga terjadi karena laju pertumbuhan penduduk lebih tinggi dibandingkan dengan laju penurunan persentase penduduk miskin,” kata Bangun.

Berdasarkan perbandingan antarkabupaten di Jawa Timur, Sidoarjo menempati posisi dengan tingkat kemiskinan terendah, disusul Kabupaten Banyuwangi, Tulungagung, Blitar, dan Pasuruan.

Sementara itu, apabila dibandingkan dengan seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur, Sidoarjo berada pada urutan kelima dengan tingkat kemiskinan terendah, setelah Kota Batu, Kota Madiun, Kota Surabaya, dan Kota Malang.

Persentase kemiskinan Sidoarjo juga berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur yang tercatat sebesar 9,06 persen.

Politisi PAN ini menjelaskan, bahwa dalam jangka panjang, perkembangan kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan tren penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase penduduk miskin.

Pada Maret 2016, jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 136.790 jiwa. Angka tersebut berkurang 28.330 jiwa menjadi 108.460 jiwa pada Maret 2026.

“Sedangkan persentase penduduk miskin di Kabupaten Sidoarjo pada Maret 2016 mencapai 6,39 persen. Berkurang 2,01 poin menjadi 4,38 persen pada Maret 2026,” ujarnya.

Menanggapi data tersebut, komisi D mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memperkuat koordinasi dan memastikan program penanggulangan kemiskinan menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Menurutnya, penanganan kemiskinan tidak dapat dilakukan pemerintah daerah sendiri, tetapi membutuhkan kerja sama antara eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sidoarjo.

“Program yang sudah menjadi visi dan misi harus benar-benar menyentuh masyarakat. Eksekutif dan legislatif harus bekerja sama untuk menekan angka kemiskinan di Sidoarjo,” ujarnya. (ADV/Abidin)