Statement Tanpa Data Valid, Direktur CEPAD Nilai Komentar Baihaqi Hanya Bikin Gaduh -

Read Time:2 Minute, 22 Second

SIDOARJO (liputansidoarjo.com)- Menjadi seorang pengamat, seharusnya memiliki data dan informasi awal yang valid sebelum memberikan komentar.

Pasalnya, jika seorang pengamat yang hanya berdasar dugaan semata dan berani memberikan komentar apalagi komentar sangat tajam, maka kredilitasnya patut dipertanyakan.

Dan ini yang diduga dilakukan Pengamat Politik sekelas Baihaki Siraj, yang berani memberikan komentar, terkait dugaan adanya pertemuan Panwascam (Panitia Pengawas Kecamatan) Kabupaten Sidoarjo dengan salah satu anggota DPR RI, meskipun sumbernya belum jelas.

“Dugaan pertemuan Panwascam yang bertemu dengan salah satu anggota DPR RI harus segera diproses oleh Bawaslu Sidoarjo secepatnya, Bawaslu Sidoarjo diuji keberaniannya untuk menindak Panwascam yang terlibat, apakah berani?” ujar Baihaki yang dimuat beberapa media online.

Lebih dalam Baihaki dalam komentarnya menyebut tiap orang harus menghormati asas pemilu, yakni LUBER JURDIL. LUBER yang dimaksud UUD 1945 pasal 22E, merujuk pada singkatan dari Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia. Sedangkan JURDIL maksudnya adalah Jujur dan Adil.

Terkait dugaan pertemuan anggota DPR RI dan Panwascam itu, Baihaki menyebut masyarakat dapat melaporkan dewan tersebut ke MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan) DPR RI.

“Kalau bisa ya dilaporkan etik ke MKD DPR RI, bisa kena itu dewannya, karena menyalahi kode etik. Dia sebagai petahana (incumbent), bisa dipastikan akan running maju lagi ke Senayan (DPR RI). Nah dengan dugaan bertemu dengan anggota panwascam berarti ini kan pasti ada main. Nggak boleh lah kalau gini,” tukasnya.

Namun setelah ditelusuri dan dikonfirmasi ke beberapa Panwascam, ternyata tidak ada pertemuan itu di Pasuruan.

Imam Hambali anggota Panwascam Krian mengaku tidak ada pertemuan Panwascam bersama anggota dewan pusat itu.

Bahkan dirinya juga heran, kok tiba-tiba muncul berita pertemuan itu.
“Lah iya, sumbernya darimana kok ada isu pertemuan dengan anggota DPR RI di Pasuruan,” ujar Imam.

Senada dengan Imam, Muhaimin Kholid Panwascam Sidoarjo menyatakan tidak tau jika ada pertemuan itu.
“Kok gak ada pertemuan semacam itu. Coba kroscek ke Bawaslu saja,” tutur Muhaimin.

Sementara itu Kasmuin Direktur Center For Participatory Development (Cepad) Indonesia mengaku membaca pemberitaan terkait pertemuan DPR RI dengan Panwascam itu.

Namun setelah ditelaah, dirinya menyebut komentar Baihaqi di pemberitaan itu sangat membahayakan namun juga menggelikan.

“Komentarnya sangat menggelikan, karena nara sumber yang berkomentar di berita itu (Baihaqi), tidak menyebut jelas siapa anggota DPR RI yang dimaksud. Sedangkan yang membahayakan, komentarnya itu bisa menyulut situasi panas di Sidoarjo. Inikan bisa bikin gaduh,” ujar Kasmuin.

Lebih lanjut Kasmuin menambahkan, gawe politik masih agak jauh menuju Pemilu 2024.
Apalagi Panwascam baru saja dilantik, tapi sudah ada komentar yang menyudutkan dan membuat gaduh.

“Kalaupun ada pertemuan, apakah dia (Baihaqi) tau materi yang dibicarakan? sehingga berkometar anggota DPR RI itu bisa dilaporkan sampai ke ranah MKD. Ini membahayakan sekali, karena bisa menyulut situasi yang tidak kondusif,” jelas Kasmuin.
Karenanya, Kasmuin berharap, komentar yang diumbar di publik, harus bisa memberikan pendidikan politik yang cerdas dan valid.
Karena jika hanya berkomentar berdasar dugaan, maka itu yang membahyakan.

Baihaqi sendiri saat dikonfirmasi melalui telpon selulernya, tidak menjawab. (Abidin)