Prihatin Kondisi Sidoarjo, Golkar Berharap Pimpinan Daerah Segera 'Islah' -

Read Time:1 Minute, 26 Second

SIDOARJO (liputansidoarjo.com)-
Renggangnya hubungan antara Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo akibat berbagai hal saat ini, membuat Ketua DPD Partai Golkar Sidoarjo Adam Rusydi prihatin.

Ia berharap, perbedaan yang muncul di kedua pejabat publik itu, segera mereda demi kepentingan masyarakat sidoarjo.

“Konflik ini harus segera diselesaikan. Hari ini masyarakat menunggu kinerja nyata dari beliau berdua, bukan konflik. Apa yang sudah dijanjikan saat kampanye, tentu masyarakat akan menagih,” kata Adam Rusdy, saat ditemui di Hotel Aston, Jumat (26/9/2025) malam.

Ketua Komisi C DPRD Jawa Timur itu,menegaskan, selain janji politik yang harus ditunaikan, ada pula sejumlah program dari pemerintah pusat yang wajib dijalankan oleh pemerintah kabupaten.

Karena itu, menurutnya, sinergi antara bupati dan wakil bupati mutlak diperlukan.

“Tentu ini harus kita kawal bersama. Konflik hanya akan menghambat jalannya program. Kami sebagai partai pengusung meminta kedua belah pihak menurunkan tensi ego masing-masing,” ujar Adam.

Adam juga menekankan bahwa konflik politik sebaiknya tidak dijadikan ajang saling menyalahkan.

Ia menyebut, dalam konflik, biasanya kedua pihak merasa memiliki kebenaran masing-masing.

“Marilah kita berpolitik secara dewasa dan bijak. Yang ditunggu masyarakat adalah karya dan kinerja, bukan konflik,” ucapnya.

Golkar Sidoarjo, lanjut Adam, telah melakukan berbagai upaya agar pimpinan daerah bisa duduk bersama dan mencari jalan islah.

Ia berharap permasalahan ini segera tuntas, sehingga roda pemerintahan kembali berjalan maksimal.

“Hari ini, saya mohon doa kepada rekan-rekan sekalian, tentu kami berharap permasalahan konflik (Bupati dan Wakil Bupati) segera cepat selesai,” tutupnya.

Seperti diketahui, hubungan antara Bupati Sidoarjo dan Wakil Bupati Sidoarjo belakangan semakin renggang

Hal ini dipicu akibat langkah Subandi SH Bupati Sidoarjo, yang menggelar mutasi pejabat di lingkungan Pemkab Sidoarjo, yang dianggap menyalahi mekanisme oleh Hj Mimik Idayana Wakil Bupati Sidoarjo (Abidin)