Terima Audensi Gerakan Non Blok, Bupati Nyatakan Tidak Takut Menghadapi Apapun -

Read Time:2 Minute, 52 Second

SIDOARJO (liputansidoarjo.com) –
Puluhan aktivis dan tokoh Sidoarjo yang tergabung dalam Gerakan Non Blok Sidoarjo, melakukan audensi dengan Bupati Sidoarjo H.Subandi pada Rabu (30/7/2025) siang.

Langkah audensi dengan Bupati ini, digelar setelah beberapa jam sebelumnya gerakan non blok ini gagal beraudensi dengan DPRD Sidoarjo.

Pada audensi ini, hadir beberapa aktivis senior diantaranya Ghofar Mistar, Kasmuin, Hariadi Siregar, Sugeng Santoso, Nanang Haromain, Badrus Zaman, Slamet Budiono, Totok, serta beberapa aktivis lain.

Sedangkan dari pihak eksekutif, hadir langsung Bupati Sidoarjo, Sekretaris Daerah, para asisten serta beberapa pejabat lainnya.

Dalam audensi yang digelar di ball room kantor bupati Sidoarjo ini, diawali dengan penyampaian Kasmuin, yang menyatakan langkah aktivis untuk audensi ini sebagai bentuk kekhawatiran akan kondisi Sidoarjo saat ini.

“Kita bersama sama melakukan gerakan ini, sebagai bentuk kekawatiran akan kondisi pembangunan Sidoarjo akibat tidak diterimanya LKPJ 2024,” ujar Kasmuin.

Kasmuin menyatakan, langkah kekawatiran ini diharapkan bisa mendapatkan jawaban yang pas baik dari eksekutif maupun legislatif, sehingga kedepannya bisa lebih baik.

Setelah kasmuin, beberapa aktivis bergantian menyampaikan pendapat secara bergiliran, yang intinya prihatin melihat kondisi yang keruh saat ini.

Ghofar Mistar menyampaikan, persoalan krusial yang dilihat para aktivis ini adalah kemungkinan tidak adanya PAK pada APBD 2025, yang bisa menggangu pembangunan Sidoarjo.

Ghofar menyatakan, inti dari semua kegaduhan ini, adalah adanya ketidak harmonisan antar elit di Sidoarjo.

“Sehingga yang paling penting itu, semua harus akur sehingga Sidoarjo ini semakin baik,” jelas Ghofar.

Sugeng Santoso aktivis lain yang hadir, menegaskan tujuan utama dari audensi ke dewan dan bupati ini, adalah agar ada langkah menggelar paripurna lagi untuk menerima LKPJ 2024.

“Tapi ternyata di dewan kami tidak diterima sehingga melakukan aksi lanjutan ke bupati,” ungkap Sugeng.

Sedangkan Slamet Budiono mantan ketua GP Ansor Sidoarjo, mengaku kerap dicurhati warga atas kondisi Sidoarjo yang terkesan tidak kondusif.

Merespon masukan dan kekawatiran para aktivis ini, Bupati Sidoarjo H.Subandi SH menjawab bahwa niat sebagai pimpinan daerah, ingin merubah mindset pembangunan Sidoarjo, karena sudah tiga kali pimpinan Sidoarjo terkena masalah hukum.

Bahkan dengan nada sedikit tinggi, bupati menyatakan tidak akan takut menghadapi apapun, dan itu prinsipnya, karena tidak ada kepentingan yang lain.

“Saya ini niatnya pengen slamet Pak, lillahitaalla, tidak ada kepentingan yang lain. Katakan yang baik itu baik, bahwa lisan dan hati harus baik, tidak hanya lisan saja yang baik tapi hatinya tidak sama. saya pingin Slamet,” ujar bupati.

Soal isu keretakan dengan Wabup, Bupati menyatakan tidak ada permasalahan dan sudah membagi tugas.

Tapi kalau penonton bermasalah, itu adalah masalah penonton dan biarkan saja.

“Wakil bupati ingin sidak, silahkan, ingin manggil OPD silahkan, InsyaAllah kita tidak ada konflik. Kalau ada yang membuat konflik, saya tidak bisa jawab. ya mudah mudahan ‘beliau’ nanti sadarlah,” ujar bupati tanpa menjelaskan siapa yang dimaksud dengan kalimat beliau ini.

Sementara itu soal kekawatiran tidak adanya PAK pada APBD 2025, Bupati Sidoarjo melalui Asisten Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Sidoarjo, Ainur Rahman, AP., M.Si. menyatakan bahwa sesuai aturan yang ada, memang setelah adanya penolakan LPP LKPJ 2024 oleh legislatif, langkah selanjutnya adalah membuat Perkada untuk dikirimkan ke Propinsi.

Namun soal penetapan PAK APBD 2025, Ainur menyatakan bisa jadi terbentur kendala pada aturan
PP No 12 tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

“Terutama pada pasal 197 ayat 3 yang menyatakan bahwa penetapan Perda PAK, ditetapkan setelah adanya penetapan Perda LKPJ. Jadi kalau dipaksakan membahas PAK apakah tidak muspro,? karena kita belum ada Perda LKPJ,” ujar Ainur yang juga menyatakan Pemkab Sidoarjo masih akan menunggu fatwa dari Kemendagri soal keberlangsungan PAK APBD 2025. (Abidin)