Aneh, Sekdaprop Turunkan Surat Percepatan Penyusunan Raperda LPP APBD 2024,Siapa Yang Bermain Distorsi Informasi ?? -

Read Time:2 Minute, 32 Second

SIDOARJO (liputansidoarjo.com)-
Pasca penolakan Raperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Tahun 2024 oleh lima fraksi pada tanggal 16 Juli 2025 lalu, disinyalir belum ada upaya eksekutif untuk mengirimkan konsep Perkada ke Pemerintahan Propinsi Jawa Timur sampai sampai tujuh hari setelahnya.

Bahkan yang mengejutkan, Sekda propinsi melalui Surat Sekdaprov nomor 900.1/8465/203.6/2025 per tanggal 22 Juli 2024, mengeluarkan edaran kepada Bupati dan pimpinan DPRD Sidoarjo, untuk melakukan percepatan penyusunan Raperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 2024.

Ini menjadi sangat aneh, karena tanggal surat dari Sekda Propinsi Jatim yang melewati waktu setelah paripurna ini, mengindikasikan adanya dugaan distorsi informasi, bahwa DPRD sebenarnya sudah selesai menggelar Paripurna soal LPP APBD 2024 itu.

Menurut sumber yang wanti wanti untuk tidak disebutkan namanya, turunnya surat dari Sekda Propinsi Jatim itu, mengindikasikan ada dugaan pembiaran, dan tidak adanya langkah cepat dari eksekutif untuk segera membuat Perkada.

Bahkan dugaan adanya mengolor waktu tujuh hari batas maksimal untuk membuat Perkada pasca penolakan LPP APBD 2024 juga sangat mungkin terjadi.

Peraturan Kepala Daerah (Perkada) sendiri, dapat digunakan untuk menyusun perubahan anggaran keuangan, khususnya dalam konteks Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Perubahan APBD.

Ini diperlukan ketika ada kondisi yang mengharuskan adanya penyesuaian terhadap anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya, baik karena perubahan pendapatan, belanja, atau keadaan darurat lainnya.

Perubahan APBD adalah proses penyesuaian atau perubahan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD awal.

Hal ini dilakukan karena adanya perubahan situasi dan kondisi yang mempengaruhi pendapatan, belanja, atau kebutuhan pembiayaan daerah.

Dalam konteks penyusunan perubahan APBD, Perkada berfungsi sebagai dasar hukum untuk mengatur tata cara perubahan tersebut.

Perkada biasanya mengatur tentang:l, Mekanisme perubahan APBD.
Dokumen-dokumen yang diperlukan dalam proses perubahan.
Kewenangan dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam perubahan APBD.

Dari data yang diterima, isi surat Sekda Propinsi Jatim itu, berisi tiga hal krusial sebagai landasan percepayan pembuatan Perda LP LKPJ 2024.
Diantaranya 1. Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Serta ihktisar laporan kinerja dan
laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaranberakhir, sebagaimana diamanatkan Pasal 194 ayat (1) Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 194 ayal (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang intinya ditegaskan bahwa “Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan ApBD dibahas
Kepala Daerah bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir”.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, agar Pemerintahan Daerah Kabupaten
Sidoarjo segera melakukan percepatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk dilakukan evaluasi paling
lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama antara Bupati
Sidoarjo dan DPRD Kabupaten Sidoarjo.

Dari isi surat ini yang turun tanggal 22 Juli 2025, jelas terlihat tidak ada informasi yang diterima oleh Sekda Propinsi Jatim, bahwa Paripurna tentang LPP LKPJ 2024 sudah tuntas digelar di dewan dengan hasil penolakan. (Abidin)