Tolak Keputusan Kemenpan RB, Ratusan Honorer Wadul Wakil Rakyat -

Read Time:2 Minute, 3 Second

SIDOARJO (liputansidoarjo.com)- Puluhan tenaga guru dan teknis yang sudah lolos menjadi PPPK dan tinggal menunggu SK pengangkatan, melakukan aksi di gedung DPRD Sidoarjo menolak
Kemenpan RB nomor 1043 soal penyesuaian jadwal seleksi CASN, Kamis (13/3/2025).

Meskipun hanya dilakukan dengan duduk duduk, namun aksi mereka ini mendapat perhatian wakil rakyat, yang segera menerima mereka untuk dialog.

Dua ketua komisi yakni H.Rizza Ali Faizin (ketua komisi A), dan H.Damroni Chudlori (ketua komisi D) bersama anggota komisi D Tarkit Erdianto, H.Sutadji, Hj Fitrotin Hasanah dan Rizal Fuadi anggota komisi A , secara terbuka menerima kedatangan puluhan tenaga honorer di ruang pertemuan Bamus.

Dalam pertemuan itu, Araftu Rohma salah satu perwakilan, mengaku aksi ini dilakukan sebagai bentuk kegalauan mereka, atas keputusan penundaan pengakatan tenaga honorer menjadi PPPK karena turunnya SK Kemenpan 1043.

“Kita sudah menunggu cukup lama untuk bisa menjadi PPPK ini dan berharap bulan Ramadhan ini bisa resmi diangkat. Namun ternyata harapan itu tertunda lagi,” ujar Araftu

Araftu mengaku, mereka sudah melakukan konsultasi PGRI, Diknas hingga BKD untuk persoalan ini.

Namun karena semua buntu, akhirnya gedung dewan menjadi tumpuan akhir.

“Kita berharap suara kami bisa diperjuangkan bapak-bapak dewan ke pusat, untuk
Menolak dan mendesak Kemenpan nomor 1043 itu dicabut dan dikembalikan keputusan awal,” terang Araftu.

Guru yang juga kader Fatayat ini menyatakan, salah satu point yang juga ingin diketahui para honorer ini, adalah kesiapan Pemkab dalam memberikan gaji kepada PPPK.

Karena dalam pertimbangan turunnya SK Kemenpan itu, adalah banyak Kabupaten yang minta adanya penundaan.

“Apakah Kabupaten Sidoarjo ini salah satunya yang minta penundaan, itu yang ingin kami ketahui,” tanya Araftu.

Mendapat keluhan ini, H.Rizza Ali Faizin menjamin Kabupaten Sidoarjo bukan salah satu kabupaten yang ingin penundaan.

Karena menurut Rizza, logikanya ketika sudah siap merekut PPPK, maka anggaran gaji sudah siap.

“Saya yakin Sidoarjo ini sudah siap memberikan gaji kepada PPPK yang lolos. Penundaan ini karena merupakan keputusan pusat,” ujar Rizza.

Sementara itu H.Damroni Chudlori ketua komisi D menyatakan mendukung perjuangan para honorer ini untuk segera diangkat menjadi PPPK.

Bahkan jika dimintai tanda tangan untuk dukungan, maka para anggota dewan pasti semua mendukung.

“Kita siap tanda tangan penolakan, karena mestinya kebijakan penundaan ini memang tidak digeneralisir untuk semua kabupaten. Sidoarjo sudah siap anggarannya untuk gaji PPPK, namun karena ini kebijakan pusat, maka kita harus menyesuaikan. Namun intinya kita minta teman-teman untuk mengirimkan surat resmi untuk audensi lagi, sehingga kita bisa agendakan secara penuh dengan mengundang OPD terkait untuk solusi terbaik,” ujar Damroni menutup diskusi. (Abidin)