Soroti Langkah Demosi Untuk Kabid PUM Dinkop, JCW : Dugaan Ditumbalkan Semakin Jelas ! -

Read Time:2 Minute, 1 Second

SIDOARJO (liputansidoarjo.com)- Keputusan Demosi (Pemindahan jabatan ke yang lebih rendah) Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro (Kabid PUM) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Sidoarjo, Rizkia Ananda menjadi staf di Kantor Kelurahan Sekardangan terus mendapatkan sorotan dari masyarakat.

Apalagi dari info yang berhasil dihimpun, langkah Demosi ini dilakukan, setelah Rizki Ananda yang merupakan pejabat PPKom untuk program Kurma, belum bersedia mencairkan dana program Kurma periode tahun kedua, hingga menjelang akhir tutup buku anggaran 2023 ini.

Ketua Umum JCW ( Java Corruption Watch ) Sigit Imam Basuki salah satu yang menyoroti kejadian ini, menyatakan prihatin jika memang dugaan ada upaya intervensi luar biasa dari para pejabat tinggi Pemkab Sidoarjo, hanya untuk bisa cairnya dana program Kurma.

“Saya sangat menyayangkan jika ada Kabid yang ditumbalkan hanya karena menjaga integritasnya sebagai seorang PNS. Kan semua sudah tahu, jelas Program Kurma sekarang ini sudah menjadi tunggangan dari salah satu Caleg untuk mendapatkan suara. Mestinya sudah benar jika Program Kurma dihentikan dulu dan dananya tidak dicairkan,” tutur Sigit.

Masih menurut Sigit, banyaknya demo penolakan program Kurma beberapa waktu lalu, ternyata tidak membuat Pemkab Sidoarjo melakukan evaluasi.

Karenanya, pihaknya akan terus memantau Program Kurma ini hingga ke masyarakat bawah.

Sementara itu ketua komisi A DPRD Sidoarjo Damroni Chudlori mengaku belum mengetahui alasan detail kenapa ada langkah demosi yang diterima oleh Rizkia Ananda.

“Coba bisa ditanyakan ke BKD dan inspektorat kenapa sampai ada demosi dua tingkat untuk Kabid PUM ini,” tutur Damroni.

Bidang PUM sendiri merupakan leading sector yang menangani program Kartu Usaha Perempuan Mandiri (Kurma) yang menjadi polemik setelah dipersoalkan Aliansi Peduli Pemilu Jujur (APPJ) Sidoarjo sejak beberapa waktu lalu.

Di tahun anggaran 2023 ini pelaksanaan program tersebut disuplai APBD sebesar Rp 18 Miliar yang dibagikan pada kelompok-kelompok Usaha Mikro perempuan berbasis RT. Dari hasil penyaringan yang dilakukan tim penilai, diputuskan ada 3.008 kelompok yang lolos verifikasi dari 5.487 kelompok yang mendaftar.

Sebagaimana disampaikan Kepala Dinkop dan UM Sidoarjo, Edi Kurnaedi beberapa waktu lalu, dari jumlah itu 100 kelompok diantaranya akan mendapatkan dana cuma-cuma sebesar Rp 10 juta. Lalu 125 kelompok lainnya kebagian masing-masing Rp 8 juta, sedangkan sisanya menuai Rp 6 juta.

Hanya saja, sampai hari ini lembaran-lembaran rupiah yang berasal dari APBD Sidoarjo 2023 tersebut belum dikucurkan pada para kelompok penerima yang sudah ditentukan tersebut.

Di tahun anggaran 2022 lalu, program Kurma ini juga menelan korban ASN Lainnya. Yakni Edi Nurcahyo yang saat itu menjabat sebagai Kasie Ekonomi di Kantor Kecamatan Jabon.

(Abidin)