Tuntaskan Persoalan Ganti Rugi Frontage Road, Komisi C Lakukan Sidak Lapangan Dan Temui Warga Terdampak Bersama OPD Terkait -

Read Time:6 Minute, 22 Second

SIDOARJO (liputansidoarjo.com)- Komisi C DPRD Sidoarjo merespon cepat pengaduan warga terdampak pembangunan frontage road Gedangan, yang sampai saat ini belum menerima ganti rugi.

Belum tuntasnya ganti rugi frontage road bagi Abdul Salam warga Desa Gedangan ini, diadukan melalui surat pengaduan resmi kw gedung dewan, karena yang bersangkutan keberatan dengan nilai appresial yang dianggap kurang.

Komisi C DPRD Sidoarjo yang menerima aduan, langsung menindaklanjuti dengan menggelar sidak ke lokasi rumah Abdul Salam ini, dengan didampingi Dinas Binamarga, Camat Gedangan serta Kepala Desa Setempat.

“Kita turun ke lokasi, karena waega terdampak ini mengaku belum menerima nilai ganti rugi pembangunan frontage road. Padahal jalan sudah selesai dan gorong-gorongnya melintasi bawah banguna rumah miliknya,” ujat Anang Siswandono wakil ketua komisi C DPRD Sidoarjo.

Pada sidak yang diikuti beberapa anggota komisi C yakni Sutrisno dan Vike Widya Asroni ini, diketahui ternyata ganti rugi yang belum diterima Abdul Salam, disebabkan belum dealnya nilai yang diterima.

Menurut Anang, dari nilai Appresial yang dikeluarkan tim pembangun frontage road kabupaten, adalah Rp 150 juta untuk ganti rugi tanah dan bangunan sepanjang 1×5 meter.

Sedangkan pemilik lahan yakni Abdul Salam, meminta angka diatas Rp 200 juta.

Tentu saja karena belum ada kesepakatan, ganti untung ini tidak bisa dituntaskan lebih cepat.

“Uang ganti rugi atau saya sebut ganti untung ini masih ada di panitia dan akan dititipkan di pengadilan jika dalam batas waktu tertentu tidak juga disepakati,” ungkap politisi Gerindra ini.

Karenanya pada sidak ini, Anang Siswandoko menghimbau kepada Abdul Salam selaku pemilik lahan, untuk segera menyepakati nilai ganti untung yang sudah sesuai dengan nilai Apresial.

“Saya rasa nilai apresial sudah sangat layak. Dan saya himbau, agar segera disepakati oleh pemilik lahan, untuk bisa dieksekusi kelanjutan pembangunan gorong-gorongnya,” tutup Anang.

Dari pantauan di lokasi, pembangunan FR segmen Gedangan-Buduran secara fisik sudah rampung 100 persen.

Masyarakat luas akan segera menikmati jalan mulus frontage road (FR) ruas Gedangan-Buduran .

Pengumuman peresmian dibukanya FR ruas itu masih menunggu Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Sidoarjo Dwi Eko Saptono mengatakan,

“Secara fisik sudah selesai, namun belum bisa dilewati umum karena masih perlu adanya analisis lagi,” ujar Dwi.

Dirinya memperkirakan, butuh waktu hampir sebulan untuk melihat dan mengetahui proses analisis dari andalalin tersebut.

Menurutnya, pengecekan serta penganalisisan tersebut difungsikan guna mengetahui apa saja infrastruktur yang akan dibutuhkan. Seperti marka jalan.

“Contoh kecilnya adalah kita perlu tahu titik-titik mana yang perlu traffic light,” katanya.

Selain itu, sambung Dwi, penentuan TL, marka jalan, dan rambu lalu lintas tidak sembarangan dan asal-asalan.

Hal ini tentunya akan mempengaruhi standar pengerjaan jika dikerjakan seenaknya.

“Intinya, sebelum jalan tersebut resmi dibuka untuk umum, analisisnya harus sudah turun dulu. Meskipun, di sejumlah titik digunakan warga untuk parkir, sementara ini kami masih membiarkan karena hasil analisis belum turun dan jalan belum dibuka secara umum,” ujarnya.

Dwi juga menegaskan, apabila proyek FR yang digarap tersebut 100 persen telah memenuhi standar.

Pihaknya juga telah melakukan beberapa pengecekan fisik di beberapa titik.

Sementara itu Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sidoarjo, juga sudah melakukan uji coba pengaktifan traffic light di sepanjang Frontage Sidoarjo jalur Juanda sampai Puri Surya Jaya.

Dwi Tjahjo Mardisunu Kepala Bidang (Kabid) Lalu Lintas Dishub Sidoarjo mengatakan, uji coba tersebut akan dipantau selama satu minggu sebelum nantinya dievaluasi.

“Untuk hari ini dua titik, di simpang empat Gedangan dan di Puri Surya Jaya yang diuji coba untuk diaktifkan. Untuk di titik Seruni dan Tebel masih belum. Baru dianggarkan untuk tahun ini,” jelas Mardisunu.

Dia menjelaskan kalau uji coba pengaktifan disusul dengan pemasangan rambu lalu lintas.

Selama itu koordinasi akan dilakukan dengan kepolisian untuk mengatur kepadatan di frontage.

Mardisunu mengatakan, selama ini di frontage di Timur jalan utama Sidoarjo itu banyak dipakai pengguna jalan melintas dari arah Selatan ke Utara.

Padahal, jalan ini diperuntukan untuk arah sebaliknya.

“Karena frontage ini kan sebenarnya satu jalur (mengarah ke Selatan), tapi kendaraan mengarah ke Utara juga sering lewat situ. Sehingga sering ada crowded, terutama di titik simpang empat Gedangan saat di palang pintu kereta,” jelasnya.

Untuk itu Dishub Sidoarjo mengimbau agar para pengguna jalan dari Sidoarjo mengarah ke Utara tidak lagi menggunakan akses jalan frontage.

“Sekaligus dengan dipasangnya rambu-rambu besok tidak ada lagi yang lawan arah,” tuturnya.

Sebagai informasi, proyek pembangunan frontage tersebut dimaksudkan untuk mengurai kemacetan, khususnya di kawasan Gedangan Sidoarjo.

Frontage yang membentang dari Kecamatan Gedangan-Buduran Sidoarjo itu, ditargetkan selesai seluruhnya tahun 2023 ini.

Progres pembangunan frontage road sendiri terus dipantau Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali. Pantauannya tidak hanya lewat laporan dinas terkait saja.

Namun juga datang langsung ke lokasi untuk melihat pengerjaannya.

“Saya cek ini sudah on progres, akan selesai pas di 18 Maret (frontage road segmen Delta Sari-Lingkar Timur), tinggal pernik-pernik kecil terutama masalah utilitas yang masih ada ditengah-tengah seperti tiang listrik yang harus dipindah, ucapnya usai sidak.”

Bupati yang akrab dipanggil Gus Muhdlor itu mengatakan bahwa secara keseluruhan progres pembangunan frontage road Waru-Buduran berjalan dengan baik. Mulai dari Aloha Waru sampai Delta Sari juga sudah tersambung. Meski sementara ini masih terputus oleh pengerjaan fly over Aloha.

“Sebenarnya sudah nyambung (frontage road Aloha Waru sampai Delta Sari), ujarnya.”

Selanjutnya, Gus Muhdlor bersama jajarannya akan memastikan pembangunannya terus berjalan.

Di tahun 2023 ini, pembangunan frontage road mulai Waru sampai Aloha diharapkan dapat selesai.

Meski ada kendala pada lahan makam yang perlu dipindahkan.

Namun ia pastikan sudah ada kesepakatan pemindahannya.

Bahkan beberapa waktu lalu sudah dilakukan pemindahan beberapa jenazah dilahan pengganti.

Namun tidak dilanjutkan dikarenakan hujan.

“Tugasnya bupati beserta jajaran memastikan di tahun 2023 antara Waru sampai dengan Aloha nyambung dulu, Waru sampai Aloha ini kendalanya ada sedikit di makam, insya Allah segera tuntas, sudah ada koordinasi dengan pak Kades Waru dan camat, sampainya.”

Gus Muhdlor juga pastikan tahun 2024, pembangunan frontage road Waru-Buduran akan selesai keseluruhannya.

Mulai dari Korem 084 Bhaskara Jaya sampai Delta Sari maupun dari Delta Sari sampai Lingkar Timur serta dari Lingkar Timur sampai Buduran. Ia yakin dapat selesai ditahun depan meski masih ada kendala pada pengadaan lahannya.

“Kami juga tidak ingin berjanji-janji namun insha Allah 2024 tuntas semua, ujarnya.”

Lebih lanjut Gus Muhdlor mengatakan pembangunan frontage road juga akan dilakukan di sisi barat jalan protokol. Pembangunan frontage road di dua sisi jalan itu sudah menjadi pemikirannya. Bahkan langkah itu sudah dimulainya. Ia sudah mengajukan tukar guling antara RS Mitra Keluarga dengan Pemkab Sidoarjo. Begitu pula dengan lahan milik BKN Kantor Regional II Surabaya. Sudah ada koordinasi. Namun fokus pembangunannya setelah pembangunan frontage road sisi Timur tuntas.

“Kalau frontage road disisi timur selesai, maka sudah harus dipikirkan di baratnya jalan, ini yang harus kita pikirkan dan menjadi grand desain Pemkab Sidoarjo sekian tahun kedepan, sampainya.”

Komisi C DPRD Sidoarjo sendiri sejak awal terus melakukan pengawasan agar pembangunan frontage road ini selesai sesuai jadwal.

Mulai dari pembebasan lahan, saluran utilitas, ganti rugi, semuanya dipantu oleh komisi pembangunan ini.

Menurut Suyarno ketua komisi C, memang kendal terbesarmenurutnya, disebabkan oleh pembebasan lahan yang sempat tak kunjung menemukan titik temu.

Ketika diskusi pembebasan lahan ini alot antara warga dan pemerintah, Yarno menyebutkan Pemkab bisa saja menyerahkan proses sepenuhnya di Pengadilan Negeri melalui jalur konsinyasi.

Hal ini, menurutnya, merupakan salah satu percontohan untuk mengatasi permasalahan pembebasan lahan.

“Di Sidoarjo ini metode yang dipakai adalah pendekatan. Pendekatan ini bagus dengan warga, cuman kenapa nunggu sampek mentok banget gak bisa baru konsinyasi. Ini perlu jadi evaluasi. Tapi untungnya sekarang ini sudah clear masalah ini,” ucapnya.

Oleh karena itu, Yarno mengapresiasi clear-nya masalah pembebasan lahan ini pada bulan Februari 2023 lalu meskipun masih ada sedikit persoalan seperti milik Abdul Salam.

“Harapan kami agar persoalan ganti rugi bisa tuntas semuanya pada tahun ini,” jelasnya. (Adv/Abidin)