PWI Sidoarjo Resmi Dilantik, Siap Sukseskan Pembangunan Daerah -

Read Time:1 Minute, 45 Second

SIDOARJO (liputansidoarjo.com)-
Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Sidoarjo periode 2025–2028 resmi dilantik di Pendopo Delta Wibawa, Senin (20/10/2025).

Prosesi pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua PWI Jawa Timur, Lutfil Hakim, dan disaksikan oleh perwakilan Forkopimda serta para tamu undangan.

Pelantikan juga dihadiri oleh Wakil Direktur Anti Kekerasan Wartawan PWI Pusat, H. Supardi Hardy

Kegiatan diawali dengan penyerahan bantuan sosial kepada 50 anak yatim dan penyandang disabilitas, sebagai bentuk kepedulian sosial dari insan pers di Kota Delta.

Ketua PWI Sidoarjo, Mustain menyampaikan tema besar kepengurusan periode ini, yakni “Pers Berkolaborasi Mewujudkan Sidoarjo Hebat, Baik, dan Bermartabat.”

“Dunia jurnalistik saat ini tengah menghadapi tantangan besar. Perkembangan teknologi digital telah mengubah lanskap media secara fundamental. Hoaks dan disinformasi menyebar dengan cepat, sementara kredibilitas media konvensional terus diuji. Di tengah situasi ini, peran wartawan profesional menjadi sangat penting,” ujar Mustain.

Menurutnya, PWI sebagai organisasi wartawan tertua di Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga marwah profesi jurnalistik dan memastikan informasi yang sampai ke publik tetap kredibel.

Mustain memaparkan empat program prioritas yang akan dijalankan pengurus baru PWI Sidoarjo: diantaranya peningkatan kompetensi dan profesionalisme wartawan.

“Baik melalui pelatihan, workshop, seminar, dan program sertifikasi yang berkelanjutan agar wartawan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman,” ucap Wartawan Harian Bangsa itu.

Selanjutnya, membangun sinergi konstruktif dengan pemerintah dan pemangku kepentingan.

Menurut Mustain, hubungan yang harmonis tidak berarti kehilangan independensi, tetapi justru membuka ruang dialog yang produktif untuk kemajuan bersama.

“PWI akan aktif turun ke masyarakat untuk mengedukasi publik agar mampu membedakan antara informasi yang benar dan menyesatkan,” tambahnya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi dengan pemerintah daerah, dunia usaha, dan organisasi masyarakat sipil.

Pemerintah membutuhkan pers yang kritis dan konstruktif untuk mengidentifikasi masalah serta mencari solusi. Sebaliknya, pers juga membutuhkan pemerintah yang terbuka dan responsif.

“Kolaborasi bukan berarti kompromi atas independensi, melainkan membangun hubungan yang sehat dan saling menghormati,” tegasnya.

Ketua PWI Jawa Timur Lutfil Hakim dalam sambutannya mengingatkan kembali tentang pentingnya peran pers dalam menjalankan amanat Undang-Undang Pers.

“Pers wajib menjalankan fungsi kontrol sosial dan koreksi, bukan hanya memberikan apresiasi. Ini bagian penting dalam pembangunan, karena publik berhak mendapatkan informasi yang terpercaya,” ujar Lutfil. (Abidin)