Ratusan Seniman Gelar Aksi Demo, Dua Wakil Rakyat Ini Sukses Beri Pencerahan -

Read Time:2 Minute, 27 Second

SIDOARJO (liputansidoarjo.com)- Ratusan penggiat seni budaya jaranan, Bantengan dan pecut yang tergabung dalam Barisan Pejuang Kebudayan Bangsa (BPKB) Kabupaten Sidoarjo, menggelar aksi menuntut perhatian dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Selasa (22/7/2025).

Aksi yang digelar di halaman gedung DPRD Sidoarjo ini, cukup menarik perhatian pengguna jalan, karena selain menggunakan pengeras suara, mereka juga menampilkan atraksi dengan pakaian khas warna hitam mereka.

Setelah beberapa waktu menggelar aksi di depan pagar, mereka diterima dua anggota komisi D DPRD Sidoarjo yakni H.Usman MKes dan Bangun Winarso untuk berdiskusi sambil lesehan di depan pintu masuk gedung utama.

Sayudi ketua BPKB Sidoarjo dalam pertemuan terbuka ini menyampaikan, banyak uneg-uneg dan aspirasi yang dibawa para pegiat seni hari ini, untuk bisa diwujudkan oleh pemerintah daerah dan DPRD Sidoarjo.

Yakni keinginan untuk pembuatan gedung kesenian di Sidoarjo, sebagai wadah kreasi para seniman dan budayawan yang ada di Sidoarjo.

“Selama ini kita kesulitan ketika ingin mengadakan pertunjukan, karena tidak ada gedung kesenian yang memadai. Selain itu kita juga masih kesulitan mendapatkan ijin nomer induk dari dinas terkait,” ujar Sayudi.

Selain dua hal diatas, ada beberapa point harapan yang disampaikan BPKB Sidoarjo, diantaranya para seniman bisa diberikan asuransi kesehatan, diberikan prioritas untuk pentas saat ada agenda kegiatan di Sidoarj.

Sayudi Juga minta juru rawat punden diperhatikan oleh pemerintah kabupaten, serta adanya data punden Se Sidoarjo yang sampai saat ini belum pernah diperhatikan oleh Kabupaten.

Mendapat masukan ini, H.Bangun Winarso menyatakan memahami keinginan pegiat seni agar Sidoarjo memiliki gedung kesenian sendiri, dan itu bisa diperjuangkan bersama.

Sedangkan untuk penerbitan nomor induk budaya, Bangun menyatakan segera mendorong dinas pendidikan dan kebudayaan, mempermudah penerbitan Nomor induk kesenian.

“Namun dengan syarat jangan sampai dobel, dan BPKB juga mesti berkordinasi dengan dewan kesenian,” ungkap Bangun.

Sementara itu H.Usman M.Kes di hadapan para peserta aksi, dengan tegas menyatakan sepakat dengan keinginan seniman, yang berhak mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah.

Jangan sampai, para pegiat seni budaya yang wujudnya ada di kota Delta ini, tidak diberdayakan atau bahkan diacuhkan begitu saja.

“Saya sepakat dengan keinginan para penggiat seni budaya ini. Apapun masukan dan keinginan dari masyarakat penggiat seni budaya hari ini, akan kita serap dan kita berusaha maksimal diwujudkan secara bertahap,” ungkap Abah Usman.

Pada kesempatan ini, politisi senior PKB ini juga memberikan pencerahan kepada peserta aksi, bawa yang dinamakan pemerintahan adalah legislatif dan eksekutif.

Legislatif atau DPRD Sidoarjo, merupakan lembaga penyerap aspirasi dan pembuat kebijakan atau Perda.

Sedangkan pelaksana kebijakan atau Perda adalah eksekutif atau pemerintah kabupaten Sidoarjo.

“Sehingga perjuangan dari dewan dalam mewujudkan keinginan seniman Sidoarjo, tetap pelaksananya adalah eksekutif,” jelas Abah Usman.

Abah Usman juga meminta agar pegiat seni budaya yang ada, bisa mengiventarisasi kelompok seni budaya di Sidoarjo, agar kedepannya bisa mendapatkan nomor induk dan mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah daerah.

“Termasuk juru pengobatan tradisional, yang akan kita kolaborasikan agar bisa mendapatkan pembinaan dari Dinas kesehatan,” tutup Abah Usman.

Setelah mendapatkan masukan dan jawaban dari dua legislator ini, puluan seniman berangsur meninggalkan gedung dewan dengan tertib. (Abidin)