BOSDA 'Berkeadilan' Dikritik LP Ma'arif NU, Komisi D Beri Penjelasan Gamblang -

Read Time:2 Minute, 9 Second

SIDOARJO (liputansidoarjo.com)-
Langkah inisiatif komisi D DPRD Sidoarjo yang menerapkan Bantuan Operasional Sekolah (Bosda) Berkeadilan pada tahun anggaran 2026 nanti, ternyata direspon negatif dan dianggap ‘tidak adil’ oleh Lembaga Pendidikan Ma’arif NU Sidoarjo.

LP Ma’arif NU Sidoarjo menilai, penerapan Bosda Berkeadilan itu tidak diinformasikan sebelumnya kepada LP Ma’arif, sehingga terjadi gejolak di kalangan guru MI yang berada di naungan LP Ma’arif NU Sidoarjo.

“Kita LP Ma’arif meminta ada hearing untuk membedah persoalan ini, dan Alhamdulillah hari ini mendapat respon baik” ujar H.M.Syaifullah Asyari ketua LP Ma’arif Sidoarjo, ditemui selepas hearing dengan ketua dewan dan komisi D DPRD Sidoarjo, Rabu (10/12/2025).

Masih menurut Syaifullah
Skema Pemberian Bosda berkeadilan yang diterapkan itu, dinilai membingungkan bagi banyak MI, karena menggunakan dua skema yakni jumlah siswa dan besaran SPP.

“Kalau memang Berkeadilan terapkan satu skema untuk seluruh sekolahan penerima Bosda, sehingga nilainya sama,” ungkapnya.

Selain hal diatas, beberapa perwakilan dari LP Ma’arif NU yang ikut hearing, juga menyatakan keberatan adanya pemotongan nilai Bosda karena penerapan konsep Bosda berkeadilan itu.

“Ada MI yang nilai Bosdanya malah turun di tahun 2026,” ungkapnya.

Dari data yang ada, konsep Bosda berkeadilan yang diinisiasi komisi D DPRD Sidoarjo ini, memang ada penyesuaian untuk angka Bosda dari tahun sebelumnya.

Dan ternyata, konsep berkeadilan ini memiliki nilai positif bagi sekolah sekolah yang memang membutuhkan suntikan dana bantuan operasional.

Bahkan dari program Bosda berkeadilan ini, ada sebanyak 116 sekolah baik itu MI maupun SD swasta yang membutuhkan, nilai Bosdanya mengalami kenaikan.

“Konsepnya, memang ada beberapa kategori untuk SDS dan MI dalam penyesuaian nilai Bosda ini. Ada yang kita kurangi namun banyak juga sekolah yang kita tambah nilai Bosdanya dari Rp 29 ribu menjadi Rp 40 ribu,” tutur Damroni Chudlori ketua komisi D DPRD Sidoarjo. (Lihat skema)

Sementara itu menurut wakil ketua komisi D DPRD Sidoarjo Bangun Winarso, nilai Bosda untuk tahun anggaran 2026, mengalami kenaikan dari Rp 152,4 M menjadi Rp 157 miliar.

Kenaikan ini, sebagai wujud penyesuaian dan penerapan dari Bosda berkeadilan itu.

“Penerimaan Bosda berkeadilan ini, kenapa kita lebih melihat dari jumlah siswa bukan nilai SPP, karena itu paling objektive dan sudah ada database nya di dinas,” ulas Bangun Winarso.

Sementara itu ketua DPRD Sidoarjo H.Abdillah Nasih menyatakan, seluruh masukan dan keluhan dari LP Ma’arif NU Sidoarjo ini tetap menjadi perhatian, untuk bisa dikaji dalam pemberian Bosda di tahun selanjutnya.

“Kita ucapkan terima kasih masukan dan kritikan dari Bosda berkeadilan ini, tetap kita perhatikan sebagai bahan masukan dalam pembahasan Bosda di tahun selanjutnya,” tutur Nasih.

Pada hearing ini hadir juga anggota komisi D DPRD Sidoarjo yang lain yakni Tarkit Erdianto dan H.Sutadji. (Abidin)