Tekan Kasus Bulliying Di Masyarakat, Ketua Komisi D Identifikasi Masalah Dengan UPT PPA -

Read Time:1 Minute, 23 Second

SIDOARJO (liputansidoarjo.com)- Munculnya kejadian KDRT hingga Bulliying di Kabupaten Sidoarjo hingga hari ini, membuat ketua komisi D DPRD Sidoarjo melakukan identifikasi masalah dengan turun langsung ke OPD yang berkaitan langsung.

Salah satunya, dengan menggelar kunjungan ke UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Sidoarjo, Kamis (5/12/2024).

Di kantor UPT ini, H.Damroni Chudlori ketua komisi D DPRD Sidoarjo, bertemu langsung dengan KA UPT Prastiwi Trijanti, untuk mendapatkan berbagai informasi.

Dalam dialog yang berlangsung sekitar 30 menit ini, ketua komisi D mendapat berbagai masukan terkait tugas UPT PPA, termasuk kebutuhan yang sangat diperlukan untuk menunjang kinerja UPT PPA.

“Banyak hal yang kita dapatkan dari komunikasi kita dengan Ka UPT PPA ini, terkait data KDRT dan kasus Bulliying terhadap anak.Termasuk masih minimnya anggaran yang dibutuhkan untuk menopang kinerja UPT PPA,” ujar Damroni saat ditemui selepas kegiatan.

Menurut ketua Fraksi PKB ini, anggaran yang didapatkan UPT PPA dalam setahun ini, memang cukup sedikit dan jauh dari ideal, yakni hanya sebesar Rp 74 juta/ tahun.

Tidak hanya itu, beberapa kebutuhan tenaga penting seperti tenaga psikolog dan driver, juga belum terpenuhi.

“Mestinya anggaran untuk menunjang kinerja UPT PPA ini, bida diberi dikisaran Rp 200 jutaan dari pengajuan anggaran Rp 300 juta. Kalau amggaran dan tenaga ahli saja minim, bagaimana kinerja bisa dimaksimalkan,” ungkap Damroni.

Dari data yang ada, kasus KDRT dan Bulliying yang diterima UPT PPA hingga Nopember 2024 kemarin mencapai 200 kasus.

Paling besar adalah kasus KDRT terhadap istri 111 kasus dan 80 kasus kekerasan terhadap anak.

Untuk itu, kedepan komisi D akan berupaya memberikan suport anggaran yang memadai kepada UPT PPA melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Anak, agar pendampingan dan upaya pencegahan kasus KDRT dan Bulliying bisa diminimalkan. (Abidin)