Pusing Hadapi Banjir Tahunan, Kades Ngaban 'Wadul' Komisi D -

Read Time:2 Minute, 22 Second

SIDOARJO (liputansidoarjo.com)-
Masalah banjir yang terus terjadi tiap tahun di Desa Ngaban, membuat Budi Utomo Kepala Desa Ngaban wadul DPRD Sidoarjo.

Selain wadul, Kades Ngaban juga berharap ada bantuan pompa air untuk mengurangi debit air yang menggenang di musim hujan.

Hal itu tersirat dalam hearing digelar Komisi D DPRD Sidoarjo bersama pejabat jajaran eksekutif di ruang Paripurna DPRD, pada Rabu (30/4/2025) siang.

Surat itu berisi permohonan bantuan pengadaan pompa air portabel itu, dalam upaya mengurangi dampak banjir di daerah sekitarnya akibat hujan dan meluapnya air Sungai Bahgepuk dan Sungai Gedang Rowo.

Saat turun hujan bersamaan terjadinya air laut pasang (rob), dapat dipastikan daerah sekitarnya terendam air hingga berhari-hari.

Termasuk pada musim hujan tahun ini, genangan air yang melanda pemukiman penduduk,–mulai Desa Ngabang, Kalitengah, Putat hingga Penatar Sewu, secara kuantitas maupun kualitas relatif tinggi.

Gearing dengan mengundang Kades Ngaban Budi Utomo dan Camat Tanggulangin, Sabinno Mariono, Dwi Eko Saptono, Kepala Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBMSDA) Sidoarjo ini, dihadiri Damroni Chudlori ketua komisi D bersama anggota komisi diantarnya H. Usman M.Kes, H. Pujiono, H. Tarkit Erdianto, Kasipah, dan H.Sutadji.

Permasalahan yang dibahas tidak sekadar kebutuhan pompa air untuk mengurangi dampak banjir di daerah Ngaban sekitarnya, namun juga membedah berbagai permasalahan dan pelaksanaan program penanganan banjir secara menyeluruh di Sidoarjo.

Mulai dengan langkah normalisasi, pembuatan busem (kolam penampungan air) hingga fenomena bangunan liar (Bangli) di bantaran sungai sehingga menyebabkan penyumbatan aliran air.

“Dalam mengatasi banjir sepatutnya ada program apa jangka pendeknya, lalu menengah hingga jangka panjangnya apa. Jadi tidak bisa dilakukan secara parsial, harus secara komprehensif agar permasalahannya tuntas,” kata Abah Usman, memberi pendapat dalam hearing tersebut.

Dikatakan, masalah banjir di Sidoarjo ini memang komplek. Selain dipicu curah hujan yang cenderung tinggi, juga karena rob.

Selain itu keberadaan Bangli di bantaran sungai yang ikut andil memicu terjadinya banjir itu, sudah seharusnya disikapi tegas oleh OPD terkait.

“Kalau memang Bangli itu perlu ditertibkan, ya harus segera ditertibkan,” ujar legislator dari fraksi PKB ini.

Hal itu juga disadari Dwi Eko Saptono, Kepala Dinas PUBMSDA. Diungkapkan selama ini dalam mengatasi banjir, pihaknya telah melakukan normalisasi beberapa sungai dan perbaikan tanggul dengan berkordinasi dengan Pemprov Jatim.

Selain itu bersama OPD terkait terus melakukan penertiban bangli di bantaran sungai, termasuk di wilayah Tanggulangin.

“Untuk wilayah Tanggulangin itu masuk prioritas,” ujarnya.

Sementara itu, Dhamroni Chudlori, Ketua Komisi D meminta OPD terkait memberi attensi besar terhadap permasalahan banjir yang selama ini sudah menjadi momok bagi masyarakat Sidoarjo.

Dalam penanganan banjir, pihaknya berharap dilakukan secara maksimal, termasuk harus tegas dalam menyikapi Bangli yang menyumbat aliran sungai.

“Sudah ada Perda yang mengatur lahan sempadan sungai harus terbebas dari bangunan. Jadi, saya kira tidak sulit untuk melakukan penertiban Bangli, asal yang terpenting ada sosialisasi agar tidak ada masalah bagi masyarakat,” kata Dhamroni. (Abidin)